Pilpres 2019 hanya menjadi duel ulang Jokowi vs Prabowo, sebagimana Pilpres 2014. Sampai batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum, tak ada capres lain, selain dua nama itu.
Oleh: Yasin Mohammad
Peneliti di KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) Jakarta tahun 2014
Jokowi memilih KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres dan Prabowo memilih Sandi Uno sebagai cawapres. Sudah bisa ditebak, kegaduhan akan terjadi. Dan, kegaduhan pertama dimulai pada saat pendeklarasian masing-masing pasangan.
Terlihat bahwa kegaduhan di publik itu terjadi karena faktor penentuan calon wakil presiden. Bukan hanya pada cawapres Jokowi, tapi juga cawapres Prabowo.
Kubu Jokowi dinilai memilih KH Ma’ruf Amin atas desakan kelompok tertentu dalam koalisi. Padahal, sebelumnya sudah muncul sosok Mahfud MD, dan mencuat ke permukaan. Polemik juga terjadi, karena Mahfud kemudian dianggap sebagai korban PHP Cawapres Jokowi.
Pun demikian di kubu Prabowo. Munculnya Sandiaga Uno sebagai pasangan cawapares Prabowo menimbulkan polemik berupa isu mahar politik. Antara PHP dan mahar kemudian menjadi perbincangan hangat hingga kini di masyarakat.
Inilah ujian soliditas. Baik di kubu Jokowi maupun di kubu Prabowo. Jika tidak disikapi dengan tepat, isu PHP dan mahar politik jelas akan memberikan dampak kepada elektabilitas masing-masing pasangan capres-cawapres.
Dampak paling buruk, tentu saja adanya perbedaan karena beda pilihan yang tumbuh di internal koalisi. Hal ini bisa terjadi secara perlahan, dan situasi ini akan menggerogoti kekuatan internal koalisi. Ancaman terberat tentu saja adalah jika muncul, baik dalam skala terang-terangan atau di bawah tangan, adanya perpindahan dukungan (dalam bahasa yang lebih ekstrim bisa disebut sebagai “pengkhianatan”).
Jika ini terus tumbuh, efek paling nyata adalah semakin tidak solidnya koalisi para kelompok pendukung, dan puncaknya adalah tidak berjalannya mesin politik dukungan capres-cawapres.
Memang, sudah pula terlihat. Perlahan namun pasti, dua kubu mulai berusaha perlahan mengikis kegaduhan akibat pemilihan cawapres. Keduanya berusaha menetralisir dan merangkul kembali kubu-kubu yang dinilai kurang puas atas pemilihan cawapres. Semakin cepat terlepas dari kegaduhan, maka semakin maksimal kinerja pemenangan capres dan cawapres, mengingat penyelenggaraan Pemilu 2019 juga akan dilakukan secara serentak, yaitu Pileg dan Pilpres.
Situasi politik hari ini, memang membuat para elit politik dipaksa memeras otak dan bekerja keras untuk memenangkan capres-cawapres, sekaligus berjuang mendulang suara maksimal. agi parpol besar, targetnya adalah menambah perolehan suara. Sementara, yang lain berjuang menembus PT (parlementhery threshold) 4 persen, terutama bagi parpol papan tengah, parpol kecil dan parpol baru.
Beberapa parpol, berharap dapat tuah dari keuntungan pencapresan, baik mendapatkan limpahan suara berupa Jokowi efek atau Prabowo efek, atau malah mendapatkan keuntungan modal sosial lainnya. Logika politiknya, bisa saja begitu mengingat masing-masing pasangan capres-cawapres memiliki modal yang cukup. Baik modal popularitas, elektabilitas maupun modal sosial lain.
Dari sudut strategimendulang suara pemilih, pada kontestasi 2019 nampaknya masyarakat kembali akan disuguhi politik pencitraan. Pencitraan masih menjadi andalan bagi pasangan capres dan cawapres dengan konten yang diolah masing-masing kubu.
Politik identitas masih terus ada, meskipun agak sedikit menurun tensinya. Praktik klienteisme nampaknya justru semakin menguat dan terlihat sangat massif.
Berdasarkan hasil penelitian KITLV-Jakarta tahun 2014 tentang praktik klienteisme di Indonesia, dimana penulis terlibat aktif dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang berada pada puncak praktik klienteisme, atau dalam bahasa sederhananya disebut sebagai politik transaksional.
Berdasarkan temuan penelitian, bahwa 40% responden meyakini bahwa kontrak-kontrak bisnis besar diberikan kepada pendukung saat kampanye. Selain itu, ada temuan bahwa 60% lebih PNS dan timses mendapatkan kenaikan jabatan atau menduduki jabatannya sebagai hadiah dari dukungan pada pasangan calon.
Bahkan, anggaran besar pemerintah setidaknya 60% digunakan atau dibagikan kepada para kubu pendukung pemerintah terpilih dalam bentuk program-program. Ada juga temuan, bahwa ada 60% pemilih mengaku menerima uang atau pemberian hadiah lainnya dari calon legislatif, dan 13% mengaku mendapatkan imbalan dari memilih pasangan capres-cawapres (lihat International Foundation for Election Studies [IFES], 2014).
Hal ini menggambarkan betapa massifnya politik transaksional, baik pada Pilkada 2012 maupun Pilpres 2014. Demokrasi Indonesia menjadi demokrasi wani piro atau berani berapa?
Gejala massifnya demokrasi wani piro pada pileg dan pilpres 2019 sangat kentara. Tingginya biaya politik, aktifnya para sponsor yang berharap mendapatkan keuntungan dari kandidat, terus tumbuh berkembang pada perhelatan pilkada serentak hingga yang terdekat kemarin, yaitu pilkada 2017-2018.
Saat ini, baik pasangan capres-cawapres, petinggi parpol, caleg, berbondong-bondong bekerja keras mendapatkan sponsor guna memuluskan agenda pemenangan pileg dan pilpresnya. Maka bisa dipastikan, siapapun presiden dan wakil presiden terpilih 2019, akan sulit nampaknya lepas dari jeratan realitas politik transaksional yang semakin mengakar.
Maka tidak heran jika parpol pengusung dan pendukung pun dihadapkan pada realitas politik praktis, bagaimana pengamanan suara pada pileg 2019. Tentu, parpol pengusung dan pendukung berharap tuah limpahan dukungan dari capres yang diusung, sementara mesin relawan fokus pemenangan capres, kemungkinan kurang efektif. Karena, di sisi lain saat ini relawan juga sudah banyak yang mengambil peran dalam parpol, bahkan menjadi caleg.
Karenanya, jika situasi ini terus terjadi hingga saat hari H pemilu 2019, maka akan semakin sulit harapan bagi parpol bergantung kepada capres. Terutama dengan harapan akan adanya limpahan suara.
Begitu pula pada pasangan capres-cawapres, akan menajdi blunder besar jika hanya mengandalakan mesin parpol pengusung. Karena bisa dipastikan parpol dan caleg lebih memprioritaskan pemenangan dirinya dan membesarkan parpolnya ketimbang capresnya.
Hasil temuan survei LSIN yang dilakukan di bulan Agustus 2018, menunjukkan bahwa Jokowi efek atau Prabowo efek terhadap perolehan suara legislatif tidak muncul. Justru sebaliknya, pemilih loyalis parpol konsisten terhadap pilihannya.
Demikian pula pemilih loyalis capres, masih konsisten terhadap pilihan capresnya. Misalnya, ada pemilih yang tetap menyatakan akan mendukung PPP, tetapi capresnya akan berbeda dengan pilihan elite parpolnya, yaitu memilih Prabowo.
Sebaliknya, ada pemilih Gerindra, yang pada pertanyaan siapa capres yang akan dipilih, dijawab dengan: memilih Jokowi.
Fenomena ini menggambarkan seolah pemilih sudah memantabkan pilihannya, baik pada pilihan legislatifnya, maupun pilihan presidennya. Apalagi pada saat pemilihan nanti, kertas suara terpisah sehingga efek parpol dan pilpres akan sulit digabungkan secara maksimal. Meskipun pilpres dan pileg dilakukan bersamaan, tapi secara teknis di bilik suara, surat suaranya terpisah.
Karenanya p, strategi efektif pemenangan adalah kesolidan tim pendukung pasangan capres-cawapres. Semakin pudar dan keropos, semakin besar peluang untuk kalah pada Pilpres 2019.
Selebihnya adalah peran dalam membangun marwah politiknya melalui program-program pencitraan dan konten-konten pesan politik yang digunakan. Mesin utama sejatinya adalah para caleg yang bertempur di akar rumput. Merekalah sejatinya mesin politik parpol dan capres. Merekalah yang mampu menggiring dan merebut suara pemilih.
Sementara, mereka juga dihadapkan pada persaingan ketat, yang bahkan tidak saja terjadi pada internal parpol, tetapi juga antar parpol dalam satu koalisi, dan yang lebih besar lagi adalah antarkoalisi.(***)
