Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai presidential threshold memperlemah sistem presidensial dan demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan LaNyalla dalam FGD “Presidential Threshold dan Oligarki Pemecah Bangsa” di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Selasa (16/11/2021).
“Kalau didalilkan untuk memperkuat sistem presidensial, agar presiden terpilih punya dukungan kuat di parlemen, justru secara teori dan praktik, malah membuat mekanisme check and balances menjadi lemah,” ujar LaNyalla.
Dijelaskan LaNyalla, saat ini yang terjadi adalah partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Sehingga yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah.
“Termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah. Juga pengesahan Perppu atau calon-calon pejabat neagara yang dikehendaki pemerintah,” tambahnya.
Makanya, lanjut LaNyalla, jika ditimbang dari sisi manfaat dan mudarat-nya, presidential threshold penuh dengan kemudaratan.
Menurutnya ambang batas pencalonan presiden menyumbang polarisasi tajam di masyarakat, akibat minimnya jumlah calon, terutama dalam dua kali Pilpres, di mana hanya ada 2 pasang calon yang head to head.
“Bagaimana kita melihat pembelahan yang terjadi di masyarakat. Antar kelompok berseteru dan selalu melakukan anti-thesa atas output pesan yang dihasilkan baik dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi,” paparnya.
Ia menyampaikan presidential threshold mengakibatkan polarisasi di tengah masyarakat. Bangsa ini disuguhi kegaduhan nasional. Sesama anak bangsa saling melakukan persekusi dan saling melaporkan ke ranah hukum.
“Inilah dampak buruk penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah. Dimana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan,” tukas LaNyalla lagi.
“Jika polarisasi rakyat dan kegaduhan terjadi dalam skala nasional serta masif, siapa yang diuntungkan? Jelas para Oligarki yang sibuk menumpuk kekayaan dengan menguras sumber daya di negeri ini. Karena faktanya, hampir separo sumber daya alam dan kekayaan negeri ini dikuasai segelintir orang saja. Padahal para pendiri bangsa bercita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya. (*)
