Pemprov Jawa Timur ingin menyampaikan posisi prioritas program dengan menurunkan kemiskinan terutama ditingkat pedesaan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Demikan dikatakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Asistensi dan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur Bersama Kementerian Dalam Negeri RI di Gedung Negara Grahadi, Jumat (10/05/2019) siang.
Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Plt Dirjen Otoda Direktorat Jendral Otoda Kemendagri Akmal Malik dan pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur.
“Jadi, Musrenbangnas juga menargetkan pada 2024 bagaimana meningkatkan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ungkapnya.
Menurut Gubernur, pada posisi seperti ini Pemprov Jawa Timur sudah menyiapkan format bahwa IPM Jawa Timur harus naik dari yang sekarang menempati posisi ke 15 dari 34 provinsi di Indonesia. Kemudian Pemprov Jawa Timur juga menyiapkan program pembangunan kewilayahan secara nasional sesuatu yang menjadi penekanan di Musrenbangnas.
Provinsi Jawa Timur juga mempunyai format yang sama bahwa pembangunan kewilayahan akan menjadi fokus dari pendekatan pembangunan di Jawa Timur. Pada posisi seperti ini apakan kebutuhan infrastruktur, layanan pendidikan terutama pendidikan vokasi, layanan kesehatan dengan berbagai kejadian-kejadian antara provinsi dengan provinsi lain berbeda. “Kalau seperti ini kami dijadikan bagian yang menjadi keberseiringan dengan priorotas program kami dengan apa yang ada di Jakarta, maka efektifitas dari seluruh kinerja dan sinergitas pembangunan itu akan terbagun ,” tuturnya.
Gubernur merupakan perpanjangan pemerintah pusat, di daerah berharap koordinasi hal-hal yang terkait dengan seluruh program dan proyek di provinsi seyogjanya memang dilibatkan secara aktif mulai perencanaan sampai dengan perubahan-perubahan di dalam pelaksanaannya.
Pemetaan terhadap pemenuhan kebutuhan di setiap provinsi dimohon pemerintah pusat memberikan kesempatan untuk urun rembug atau dilibatkan.
Artinya, di dalam pemerintahannya membawa Provinsi Jawa Timur ke depan melalui pembangunan keberiringan antara 100 tahun Indonesia Merdeka visi pada Tahun 2045. Hal tersebut yang dibahas di dalam Musrenbangnas di Jakarta, Kamis (09/05/2015) di breakdown atau diteruskan dibahas di Provinsi, kabupaten hingga sampai tingkat desa/kelurahan.
Oleh sebab itu, kata Khofifah diharapkan apa yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang berseiring dengan prioritas pembangunan di Provinsi, kabupaten dan kota sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih baik energi, budget dan seterusnya akan bisa dikurangi. “Kami mempunyai roh dalam pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan dengan program cepat, efektif, tanggap, transparan, akuntabel dan resfonsif,” imbuhnya.
Beberapa OPD sempat bertanya bedanya tanggap dan responsif, kalau tanggap itu Jawa Timur berada di lini terdepan dengan memiliki sensitifitas, kalau responsif itu lebih pasif. “Kalau hal seperti itu sudah terjadi kita merespon. Kalau hal tersebut belum terjadi kita melakukan proses antisipasi yang dimasukan dalam konsep “tanggap” disini,” tuturnya
Ada keberseiringan di dalam RPJMD ke depan, Pemprov Jawa Timur memasukan indikator kebencanaan, program tersebut ternyata masuk didalam misi pembangunan nasional dalam Musrenbangnas di Jakarta. Hal-hal seperti ini provinsi Jawa Timur harus melakukan komunikasi lebih intensif apakah instansi-instansi vertikal atau horisontal. Horisontal kebencanaan indeks pembangunan harus komunikasi dengan jajaran TNI dan Polri. Kalau vertikal itu harus banyak komunikasi baik ke bawah maupun ke atas. Dalam format seperti ini komunikasi dengan DPRD menjadi bagian yang penting
