Universitas Nasional bersama Badan Keahlian DPR RI menggelar Focus Group Discussion pada 15 November 2023 di ruang Exhibition Universitas Nasional. Kegiatan ini mengangkat tema “Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Politik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 menuju Indonesia Emas 2045”.
Kegiatan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari rekomendasi pada draft RPJPN 2025–2045 yang baru saja dipublikasikan pada bulan September lalu.
Sebelum FGD, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara UNAS dengan BK DPR RI. Ini merupakan langkah UNAS dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan BK DPR RI.
Wakil Rektor Unas Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM Prof. Dr. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si. menyatakan, kerja sama ini merupakan lanjutan dari kerja sama sebelumnya yang pernah dilakukan oleh kedua belah pihak. Disampaikan, melalui kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkkan kualitas kampus dan mampu mempertahankan akreditasi Unas.
Selain itu, sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini, menurut Prof. Eko, dalam waktu dekat akan dibangun sistem informasi manajemen karena hal ini sedang dibutuhkan oleh DPR RI.
Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. berharap dengan adanya perpanjangan kerja sama antara Unas dan BK DPR RI, kedua belah pihak dapat kembali mengatur rencana-rencana yang tertunda karena Covid-19.
Ia menambahkan, kerja sama antar kedua pihak akan lebih banyak terkait dengan diskusi-diskusi yang membutuhkan masukkan dari akademisi ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa membantu DPR merumuskan berbagai persoalan.
Inosentius juga mengatakan, kerja sama yang dulu dan saat ini tidak jauh berbeda. Menurutnya, kerja sama yang saat ini lebih intens, yaitu dengan melibatkan resources- resources yang ada di Unas.
“Dan kami juga mendapat substansi lainnya seperti pelatihan-pelatihan, ada training, ada juga riset,” ungkapnya.
Hadir dalam kegiatan FGD beberapa narasumber dari Unas, antara lain Wiwin Sri Rahyani, Irma Indrayani, Heru Dian Setiawan serta Kumba Digdowiseiso. FGD dimoderatori oleh Wahyu Trijono selaku dosen FISIP UNAS.
Wiwin Sri Rahyani dalam paparannya menyatakan bahwa draft RPJPN 2025 – 2045 masih dalam tahap pengembangan. Tentunya hal ini akan berubah seiring dengan dinamika dalam beberapa tahun ke depan.
Wiwin selaku Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat BK DPR RI menyoroti bahwa RPJPN 2025-2045 memiliki perbedaan pendekatan dengan dokumen RPJPN Tahun 2005-2025.
Paparan dilanjutkan oleh Irma Indrayani selaku dosen Hubungan Internasional. Irma menyoroti perkembangan politik dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dalam hal ini Generasi Z yang notabene akan menjadi generasi yang dominan pada tahun 2045 nanti yang akan terkena imbasnya.
“Perkembangan Generasi Z sebagai pemilih pemula dalam 2024 nanti akan terkena biasnya. Informasi yang semakin liar. Biasnya akan menimbulkan jumlah pemilih yang tinggi namun tingkat partisipasinya rendah,” katanya.
Irma juga memberikan solusi dalam mengatasi hal tersebut. Di antaranya adalah recruitment politik, contact nomor calon legislatif serta sistem dua kamar, yakni penguatan peran DPD setara DPR.
Heru Dian Setiawan, dosen Administrasi Publik Unas dalam paparannya menyatakan bahwa di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih bergelut pada berbagai isu seperti kesejahteraan, hak asasi manusia, keagamaan, hukum dan lain sebagainya, perihal politik identitas akan menjadi bola panas.
Meskipun tidak selalu negatif, tetapi isu ini akan tergantung dengan aktor politik yang bermain dan publik yang dimainkan. Apalagi di era digital dengan berbagai permasalahannya saat ini.
“Ada delapan cara dalam mengatasi dampak negatif politik identitas, tetapi kedelapan cara ini perlu dimulai dari upaya peningkatan kualitas melalui tindakan yang terarah dan konsisten terhadap demokrasi, pendidikan politik dan demokrasi, kepemimpinan, hukum, dan keamanan dari segenap lapisan bangsa untuk menghindari disintegrasi bangsa guna mencapai Visi Indonesia 2045,” katanya.
Paparan terakhir disampaikan Kumba Digdowiseiso. Profesor muda dari FEB UNAS ini menyoroti bahwa pembangunan politik tidak akan stabil jika tidak diselenggarakan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan politik.
Kumba menyoroti bahwa tren Indonesia semenjak masa reformasi selama beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan yang signifikan. Terutama dalam hal partisipasi publik.
“Dengan kita menyenggarakan pembangunan secara desentralitatif, maka pada akhirnya kita akan melahirkan kebijakan yang bersifat bottom – up. Kebijakan too – down perlu kita lakukan. Namun untuk kebijakan yang bersifat populis, kita harus memaksimalkan kebijakan yang bottom – up,” katanya.(*)
