Pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan masyarakat inklusif dengan merespon implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2020.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Balai Rehabilitasi Cibinong di acara Kampanye ASEAN Enabling Masterplan di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (23/02/2020).
Kegiatan ini diadakan oleh ASEAN Disability Forum (ADF) bekerjasama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemsos) RI, dan the International Foundation for Electoral Systems (IFES)
“Komitmen pemerintah itu antara lain menjamin partisipasi penuh dan aktif penyandang disabilitas dalam pemilu, penyediaan layanan dan informasi publik dan perlindungan sosial yang akses, serta melakukan penataan regulasi untuk para penyandang disabilitas dapat mengakses permodalan guna meningkatkan kemandirian mereka dengan berwirausaha,” kata Kepala Balai Rehabilitasi Cibinong.
Sementara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan KPU RI telah berupaya untuk menyediakan TPS akses bagi penyandang disabilitas di pemilu 2019 dengan cara mendesain TPS di mana penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya saat pemilihan.
Ia juga menegaskan komitmen KPU RI yang terus memperhatikan, memprioritaskan, dan memastikan penyandang disabilitas terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas, serta melibatkan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan.
Terkait Pilkada 2020, KPU RI menghimbau para penyandang disabilitas untuk mendaftarkan diri agar dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan informasi dari Viryan, terdapat 124.367 penyandang disabilitas terdaftar saat Pilkada 2015 dan 1.247.730 saat pemilu 2019.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diwakili oleh Direktorat Pendidikan Khusus, Ngadirin, menekankan pentingnya melindungi hak anak disabilitas untuk mengakses pendidikan.
Ia juga menyampaikan masih ada tantangan berupa mindset atau pola pikir masyarakat, terutama orang tua dari anak dengan disabilitas yang masih belum paham tentang hak anak mereka dalam hal pendidikan.
Kegiatan ini juga di hadiri oleh wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), Yuyun Wahyuningrum, yang dalam sambutannya mengatakan AICHR Indonesia dalam sidang AICHR ke-30 di Hanoi, Vietnam pada 17-21 Februari 2020 lalu menyampaikan kepada peserta sidang bahwa kampanye untuk mempromosikan ASEAN Enabling Masterplan 2025 sangatlah dahsyat.
Untuk itu, ia berharap masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih sensitif terhadap penyandang disabilitas guna menjadikan masyarakat ASEAN yang lebih inklusif.
Ia juga menginformasikan, pada tahun ini, AICHR berencana untuk mengkaitkan isu penyandang disabilitas ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Pada kegiatan ini pula, kepala bagian Humas Badan Pusat Statistik (BPS), Eko Oesman, mengatakan untuk Sensus Penduduk Indonesia 2020, BPS akan mengerahkan sekitar 400.000 petugas untuk mendata jumlah penduduk Indonesia.
Petugas akan menggunakan sistem door to door dimana petugas akan menghampiri seluruh penduduk Indonesia di semua titik lokasi, termasuk penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), penyandang disabilitas, dan lain-lain.
Untuk proses pendataan, BPS telah berupaya menyediakan layanan online, namun bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat mengakses secara online, akan didata oleh petugas di lapangan.
Sebagai informasi, berdasarkan survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2015 yang diselenggarakan oleh BPS, perkiraan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sendiri adalah 8,56% dari total jumlah penduduk, atau sekitar 21,5 juta jiwa.
Pemerintah Indonesia sendiri telah mensahkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk memastikan terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.
Gufroni Sakaril selaku ketua umum PPDI menyampaikan bahwa agenda besar bagi upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi penyandang disabilitas di Indonesia saat ini adalah penuntasan penerbitan peraturan pemerintah pelaksana undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pembentukan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
Gufroni mengharapkan bahwa selain penuntasan beberapa agenda aksi disabilitas nasional, pemerintah Indonesia juga harus didorong agar turut mengimplementasikan dan memonitor pelaksanaan 76 butir aksi dari masterplan di ASEAN dan di dalam negeri agar kesejahteraan penyandang disabilitas dan Indonesia yang lebih inklusif dapat tercapai.
Kampanye yang diikuti oleh perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas dan pengunjung hari bebas kendaraan bermotor ini juga melibatkan para diplomat pertama Kemlu RI dan mahasiswa magang di Kemlu yang bertugas menghampiri pengunjung untuk mensosialisasikan ASEAN Enabling Masterplan 2025.
Sementara itu, di panggung utama diisi dengan kegiatan orasi dan pergelaran seni tari, musik, serta pencak silat dari beberapa kelompok penyandang disabilitas.
“Adalah penting untuk selalu melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas, dan ADF siap mendukung implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 di ASEAN dan di masing-masing negara anggotanya,” ungkap Lim Puay Tiak, presiden dari ADF.
ADF adalah jejaring dari organisasi penyandang disabilitas di ASEAN dan memiliki perwakilan di masing-masing negara.
Selain menyelenggarakan kampanye tentang masterplan di Jakarta pada hari Minggu, ADF juga telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Kamboja pada 29 November 2019 dan di Vietnam pada tanggal 20 Desember 2019. (*)
