Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi peringataan kepada PT Freeport Indonesia jangan terlalu banyak mengatur pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi yang membahas terkait divestasi saham, ketentuan pajak, serta pembangunan smelter.
“Kalau negosiasi jangan dong kamu atur kami. Kami yang atur, karena spiritnya kesetaraan. Apa yang sudah kau ambil dari perut bumi kita, jangan kau hitung-hitung dong, itu milik Indonesia. Kau bayar royalti, baru boleh ambil. Intinya jangan terlalu banyak ngatur lah,” tegas Luhut saat coffe morning dengan para media di Jakarta, Jumat (24/03/2017).
Baca Juga:
Presiden Tegaskan Akan Ambil Sikap Jika Freeport Sulit Diajak Berunding
Anak Buah OSO di Komisi VII DPR Diperlakukan Kurang Terpuji Presdir PT Freefort
Pemerintah Libatkan BMKG Investigasi Tumpahan Minyak Kapal Singapura di Batam
Dalam konteks tersebut, Menko Maritim meminta agar Freeport mematuhi aturan pemerintah jika masih ingin tetap mengambil emas dan tembaga di Indonesia.
“Saya bikin analogi dia kan nyewa rumah kita, 2021 selesai. Kalau mau strict pada aturan, kita nunggu saja pada 2021. Tapi kan kita boleh dong tidak mau disewa lagi,” imbuhnya.
Luhut menjelaskan, apa yang ia sampaikan tak lepas dari keinginan pemerintah yang ingin memiliki 51 peren saham Freeport.
“Kita bicara keinginan pemerintah memiliki 51 persen saham Freeport, tidak pernah mundur dari smelter, dan aturan pajak karena kecenderungan tarif pajak kita turun. Kalau mau pajak naildown (tetap) bayarlah pajak 42 persen sampai 20 tahun itu,” ungkapnya.
“Saya kira sudah cukup maju perundingannya, progres sudah jalan, operasi Freeport sudah mulai lagi. Soal angka-angka, ESDM sudah melakukan finalisasi legal dengan Freeport,” beber Luhut.
[***]
