Anggota Komisi I DPR, Habib Aboebakar Alhabsyi menilai rencana pembahasan amandemen konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 saat ini tidak tepat.
Ia beralasan bahwa saat ini kondisi masyarakat sedang kesusahan akibat pandemi Covid-19.
“Saat ini rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan,” kata dia, Rabu (18/09/2021).
Ia menegaskan jika saat ini membahas amandemen UUD 1945, seolah-olah tidak peka dengan situasi pandemi saat ini. Apalagi ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan presiden.
Jika dipaksakan, kata dia, rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan dari pada nasib rakyat.
“Pada situasi seperti saat ini, seharusnya semua elemen bangsa saat ini fokus dan berupaya untuk menangani pandemi,” kata dia.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR itu mengimbau dari pada membahas amandemen UUD 1945, lebih urgen jika saat ini menyiapkan peta jalan jangka panjang penanganan Covid-19.
Karena dipahami, Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
“Banyak rakyat yang ditinggal wafat sanak saudara, banyak juga yang sedang berjuang melawan Covid-19, belum lagi banyak sekali yang berjuang bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi,” kata dia.
Ia menyatakan peta jalan jangka panjang Indonesia dalam menangani Covid-19 sangat diperlukan, agar kebijakan dalam pandemi ini jelas peta jalannya.
“Jangan sampai rakyat melihat penanganan pandemi hanya berganti ganti nama saja tanpa orientasi yang jelas. Karenanya keberadaan peta jalan jangka panjang penanganan pandemi merupakan kebutuhan mendesak saat ini,” kata dia. (*)
