Anggota parlemen AS telah mengajukan dua RUU yang akan menghukum Arab Saudi atas pembunuhan Jamal Khashoggi. RUU ini menuntut kerajaan Saudi dan Putra Mahkota Mohammad bin Salman agar bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.
Komite Urusan Luar Negeri DPR menyetujui langkah-langkah pembuatan RUU ini dan mereka melihatnya sebagai bagian dari kerja legislatif bipartisan yang lebih luas pada hari Kamis.
Bagian pertama dari RUU yang diperkenalkan oleh Anggota Kongres Demokrat Tom Malinowski awal bulan ini akan memberlakukan larangan visa pada pejabat Saudi yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi, termasuk putra mahkota, yang dikenal sebagai MBS.
Bagian kedua RUU akan menangguhkan penjualan senjata ke kerajaan selama 120 hari. Bagian ini juga berisi peninjauan kembali dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Saudi jika terbukti Saudi terlibat memata-matai para pengkritiknya yang berdomisli di AS. Pembuatan RUU itu dipimpin oleh Gerry Connolly, seorang tokoh partai Demokrat yang mewakili distrik Virginia utara tempat Khashoggi tinggal.
RUU yang dibuat Connolly mendapat dukungan dari Michael McCaul, politikus partai Republik setelah dirinya memastikan bahwa RUU ini tidak melarang kerajaan untuk membeli senjata pertahanan.
Persetujuan diajukannya RUU dari komite kebijakan luar negeri membuka jalan bagi disahkannya RUU ini oleh DPR. Undang-undang tersebut kemudian harus disahkan di Senat sebelum sampai ke meja presiden.
Menuju ke Arah yang Benar
Pengajuan RUU ini dilakukan beberapa minggu setelah pemerintahan Biden merilis laporan yang disampaikan Direktur Intelijen Nasional (DNI) yang menyatakan bahwa Muhammad bin Salman menyetujui pembunuhan Khashoggi.
Tetapi Presiden Joe Biden memilih untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada putra mahkota. Biden khawatir terkait putusnya hubungan antara Washington dan Riyadh, dan memicu kemarahan kebebasan pers dan para pendukung hak asasi manusia.
“Pembunuhan brutal terhadap Jamal Khashoggi, seorang kolumnis Washington Post dan penduduk tetap AS, mengejutkan orang Amerika, termasuk saya sendiri,” kata ketua komite Gregory Meeks pada hari Kamis. “Laporan dari DNI di periode pemerintahan Biden tentang pembunuhan itu merupakan langkah yang baik menuju pertanggungan jawab. Namun demikian, langkah lebih lanjut perlu diambil.”
Khashoggi dibunuh dan dipotong-potong oleh agen pemerintah Saudi di konsulat kerajaan di Istanbul pada Oktober 2018.
Kashoggi merupakan seorang mantan pejabat pemerintah yang menjadi kritikus terkemuka Muhammad bin Salman. Dia menulis banyak laporan berita di Washington Post dan Middle East Eye.
Riyadh telah membantah temuan laporan AS tersebut. Pejabat Saudi menegaskan bahwa pembunuhan Khasshoggi merupakan operasi kejahatan yang dikecam oleh para pemimpin tertinggi di kerajaan.
Pada hari Kamis (24/03/2021), Malinowski mengatakan RUU ini hanya memberlakukan larangan visa bagi para pelanggar hak asasi manusia.
Dia menambahkan bahwa pembunuhan Khashoggi bukan hanya kejahatan berat, tetapi juga penghinaan terhadap Washington.
“Peristiwa ini bukan soal apa yang dilakukan pemerintah Saudi terhadap seseorang dari Arab Saudi. Pembunuhan ini merupakan keputusan yang direncanakan oleh penguasa de facto negara Saudi.” “Mereka mengancam dan kemudian membunuh warga negara AS. Kashoggi tinggal di negara kami dan dirinya bebas memberikan kritik terhadap Saudi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, “kata Malinowski.
Sementara itu, Connolly mengatakan RUU ini tidak hanya tentang Khashoggi, tetapi juga bertujuan untuk melindungi semua pengkritik Saudi yang menghadapi intimidasi.
“Tidak perlu lagi ada perbedaan pendapat karena faktanya mereka ditahan. Mereka disiksa. Mereka dianiaya. Mereka dibunuh.” kata Connolly.
“Kami, sebagai orang Amerika, kami, sebagai Komite Urusan Luar Negeri DPR, tidak bisa diam terhadap penindasan ini.”
Marcus Montgomery, seorang rekan di Arab Center Washington DC yang memantau urusan kongres, mengatakan bahwa mengajukan rancangan undang-undang tersebut adalah “langkah ke arah yang benar” untuk menuntut pertanggungjawaban Arab Saudi.
“Ini kabar baik untuk kedua RUU tersebut. Fakta bahwa mereka lolos dari komite menandakan bahwa mereka memiliki dukungan dari pemerintahan. Mereka memiliki setidaknya beberapa dukungan bipartisan,” kata Montgomery.
Montgomery mencatat bahwa Malinowski, mantan pejabat Departemen Luar Negeri dan kritikus vokal Riyadh, adalah suara utama di Partai Demokrat.
Pada hari Kamis, beberapa tokoh Partai Republik di komite kebijakan luar negeri menyatakan dukungan untuk Arab Saudi. Mereka menyoroti hubungan yang hangat antara Saudi dan Israel dan peran geopolitik mereka dalam melawan Iran.
Mantan Presiden Donald Trump telah menolak untuk merilis laporan tersebut sebagai upaya untuk melindungi Muhammad bin Salman dari citra buruk.
Mengomentari RUU Malinowski, Anggota Kongres Scott Perry, seorang Republikan Pennsylvania, mengarahkan [embicaraan ke subjek yang tidak relevan. Scott Perry mengkritis Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan politik Islamis di Timur Tengah.
“Yang berbahaya buat kita, bukanlah Arab Saudi, tapi gerakan Ikhwanul Muslimin. Mereka tidak punya negara tapi mereka ada di struktur pemerintahan. Merekalah yang akan menghalangi Amerika Serikat ke depan. Bukan Arab Saudi. “katanya.
Dalam pernyataan yang membela kerajaan Saudi pada 2018, Trump menggambarkan Khashoggi sebagai anggota Ikhwanul Muslimin. Namun tidak jelas apakah komentar Perry berkaitan dengan pernyataan Trump ini.
Sumber: Middle East Eye
