JAKARTA, KLIKERS.ID – Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mencopot Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.
Merespon hal itu, Mahfut Khanafi, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (Ketum PB HMI MPO) menyatakan sikap penolakan terhadap pencopotan tersebut.
“Kami menolak apa yang dilakukan Firli Bahuri, bahwa arogansi dalam lembaga penegakan hukum itu ditampilkan di publik. Kami meminta transparansi saja,” ujar Mahfut kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis (06/4/2023) dilansir dari news.detik.com.
Pencopotan Endar tersebut, kata Mahfut, menggambarkan arogansi di tubuh lembaga penegak hukum.
Selain itu, Mahfut mengaku dirinya juga mendengar kabar penyebab pencopotan Brigjen Endar terkait kasus Formula E yang ditangani KPK. Mahfut sendiri melihat kasus Formula E seakan sarat ditunggangi kepentingan politik
“Ketua KPK Firli Bahuri ini kan kontroversial ya di beberapa momen penegakan korupsi. Salah satunya penyebab pencopotan Brigjen Endar yang saya dengar hanya gara-gara dia tidak mau menyidik kasus Formula E. Kalau kasus Formula E seolah-olah sarat akan kepentingan politik,” tutur dia.
“Firli ini kan juga sosok yang tiba-tiba muncul di berbagai daerah dalam baliho-baliho terkait calon presiden dengan tagline ‘Pilihlah Capres yang Berani Memberantas Korupsi’, sehingga kalau lembaga penegakkan hukum dikaitkan dengan politik tentu tidak akan pernah usai carut-marutnya,” ujarnya lebih lanjut.
Mahfut pun mengingatkan Firli, saat awal kepemimpinannya di KPK, pernah tersandung masalah. “Pak Firli ini saja kan dulu di awal-awal sebagai Ketua KPK kan, tentu kita ingat, beliau ini memakai helikopter untuk kepentingan pribadi,” kata Mahfut.
Disisi lain, Mahfut berharap Firli dan pimpinan KPK lainnya mengembalikan marwah KPK. Dia juga berharap KPK menjadi lembaga yang benar-benar independen dan terbebas dari intervensi dalam melakukan pemberantasan korupsi.
“Kembalikan marwah KPK seperti dulu lagi sebagai lembaga yang independen, tidak ada intervensi. Dengan munculnya kasus Endar ini tentu menjadi catatan tersendiri tentang kinerja KPK saat ini, apakah dia murni lembaga penegak hukum, ataukah ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politis,” tandas Mahfut.
