Pada Senin (01/02/2021), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
Dalam keterangannya, AHY menyebut pelaku gerakan ini ada lima orang, yang terdiri dari internal dan eksternal partai.
Mereka adalah 1 kader aktif, 1 kader yang selama 6 tahun ini tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan tidak hormat karena menjalani hukuman korupsi, 1 kader yang keluar 3 tahun lalu, dan 1 orang nonkader yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan.
Terkait keterlibatan pejabat di pemerintahan itu, AHY menyatakan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence).
Untuk itu, ia mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi kebenaran keterlibatan pejabat tersebut.
Belakangan, satu per satu nama-nama yang dituding terlibat dalam gerakan ini mencuat di media. Salah satunya adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
“Banyak yang bertanya, siapa orang dekat pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan mendapat restu pak Jokowi”, tulis Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief di akun media sosialnya.
Moeldoko: Jangan Bawa-bawa Istana
Setelah dituding terlibat dalam GPK-PD, Moeldoko langsung mengadakan konferensi pers secara virtual pada Senin (01/02/2021).
Dalam kesempatan itu, Moeldoko meminta Partai Demokrat untuk mudah menyeret istana dalam urusan internal partai.
“Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana,” kata Moeldoko.
Moeldoko menyatakan ini adalah urusan dia pribadi, tidak terkait dengan Presiden Jokowi, istana atau ia sebagai KSP.
“Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP, murni Moeldoko,” tegasnya.
Terkait beredarnya isu yang menyeret namanya itu, Moeldoko menduga itu berkaitan dengan adanya sejumlah tamu yang mendatanginya.
Dari foto-foto pertemuan itu, menurutnya, muncul isu gerakan GPK-PD. Ia mengaku selama ini hanya sebatas menerima tamu dan diajak berfoto bersama dengan mereka.
“Ya itulah menunjukkan seorang jenderal yang tak punya batas dengan siapapun. Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya tak keberatan,” kata Moeldoko.
Pemecatan Kader dan KLB
Isu mengenai GPK-PD ini kemudia berujung pada pemecatan kader partai. Enam di antaranya yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, dipecat karena dinggap terlibat dan mendukung gerakan kudeta.
Kemudian Partai Demokrat juga memecat mantan Sekretaris Jenderal Marzuki Alie yang dinilai terbukti melanggar etika.
Pemecatan tersebut ternyata tidak menghentikan GPK-PD. Isu Kongres Luar Biasa (KLB) semakin menguat dan nama Moeldoko disebut-sebut menjadi calon kuat ketua umum.
Pada Jumat (05/03/2021), di sebuah hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara, KLB digelar, lebih cepat dari perkiraan orang.
Sekitar pukul 14.30, KLB dimulai. Para deklarator dan senior Partai Demokrat memasuki lokasi acara KLB dengan diiringi Tari Perang asal Nias.
KLB dimulai dengan pembahasan tata tertib, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART), sampai formatur partai.
Saat pemilihan ketua umum, muncul dua nama, yaitu Moeldoko dan Marzuki Alie. Hasil voting berdiri, Moeldoko menguasai suara mayoritas alias menang telak.
“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka pak Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2026,” kata Jhoni Allen.
Pernyataan Jhoni Allen itu disambut meriah oleh peserta KLB dengan meneriakkan kata setuju.
Moeldoko melalui sambungan telepon, mengatakan berterimakasih telah memilih dan mempercayakannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat.
“Saya berterimakasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?,” kata Moeldoko yang disambut sorakan peserta forum.
Tidak Etis
Dilansir dari kompas.tv, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor menilai langkah Moeldoko ini tidak etis dalam perpolitikan nasional.
“Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu,” ujar dia.
Firman mengatakan, Moeldoko kali ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.
Ia juga merasa heran dengan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mayoritas kader memilih dipimpin oleh orang lain ketimbang dipimpin kader partai sendiri.
“Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai, tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif,” tutur dia. (*)
