Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan terbaik atas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) tingkat nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang digelar di lapangan Diponegoro, Banyuwangi, Kamis (25/04/2019).
Selain Pemprov Jatim, Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyerahkan penghargaan kepada Prov. Jawa Barat (Jabar) dan Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sedangkan untuk kategori kabupaten/kota diberikan kepada Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo. Kab. Banyuwangi, Kota Madiun dan Kota Surabaya.
Atas penghargaan ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa bangga atas penghargaan yang diterimanya.
Dirinya berharap, apa yang sudah diperoleh menjadi lecutan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kinerja mereka.
“Menjaga penghargaan yang sudah kita dapat dan itu harus semakin menguatkan kita bahwa kita dituntut untuk terus bekerja lebih baik dan baik lagi,” ujarnya.
Khofifah berharap penghargaan ini semakin menguatkan tagline yang diinginkannya, yakni CETTAR (Cepat, Efektif, Transparan, Tanggap, Akuntabel dan Responsif).
“Termasuk dalam pelayanan publik yang dipamerkan juga bisa diimplementasikan,” kata Khofifah.
Terkait dengan Otoda, Khofifah menyampaikan, membangun sebuah daerah di era otoda saat ini bukan dibutuhkan orang hebat dan kuat. Tetapi kreativitas dan inovasi dinilai jauh lebih penting.
“Kita sering menyampaikan banyak orang hebat, banyak orang kuat tapi kalah dengan orang yang kreatif dan inovatif. Jadi hebat dan kuat itu penting juga, tetapi bahwa kreatif dan inovatif itu perlu dorongan, perlu suasana dimana kita tidak cepat puas,” terangnya.
Khofifah berharap, agar peringatan otoda kali ini bisa semakin memacu semangat untuk terus maju membangun Jatim.
“Kita melihat bahwa tetangga kanan kiri kita itu lari, tapi kita harus larinya lebih kencang. Kalau tetangga kanan kiri kita kerja keras, maka kita harus bekerja lebih keras lagi. Dan kerja keras dan kerja cerdas, kemudian jangan lupa tuntas,” jelasnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan, perjalanan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang dapat dikatakan memiliki banyak kemajuan.
Karena, otonomi daerah dinilai telah memberikan solusi yang mendorong kemajuan pembangunan daerah.
Dengan adanya otoda, masyarakat didorong untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi.
Setidaknya, terdapat beberapa prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
Secara nyata, otoda telah mendorong budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat.
Otoda sendiri, juga dirasa telah mampu menumbuh kembangkan masyarakat dalam mengeluarkan pikiran secara terbuka serta berkumpul.
“Kemudian otoda memiliki kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi aktif membangun daerahnya,” ungkapnya.
Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXIII tahun 2019 tingkat nasional ini diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi.
Acara ini mengambil tema “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang lebih baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif.” (*)
