Mengantisipasi dampak covid-19 bagi korban PHK, pemerintah melalui kementerian di bidang ekonomi telah mengeluarkan kebijakan dan program berupa kartu prakerja bagi korban PHK. Namun, apakah ini menjadi solusi yang tepat bagi korban PHK? Nampaknya tidak dmeikian.
Para korban PHK itu justru kini yang paling depan berteriak bahwa yang mereka butuhkan bukanlah pelatihan kerja, tetapi sebaliknya, mereka membutuhkan biaya hidup sehari-hari setelah dirumahkan.
Logikanya sederhana, untuk apa dilatih kerja melalui program pelatihan pra kerja. Sementara situasi saat ini sangat sulit mendapat pekerjaan karena perusahaan justru mengurangi karyawan dan pekerjanya.
Lantas, untuk apa sertifikat pelatihan kerja mereka miliki? jika pada akhirnya sertifikat pelatihan itu tidak bisa mereka gunakan untuk lamar pekerjaan karena perusahaan ramai-ramai gulung tikar.
Harus Dievaluasi
Mencermati situasi ini maka pemerintah perlu melakukan re-evaluasi terkait program kartu prakerja tersebut. selain dinilai tidak efektif kartu prakerja juga mengalami penolakan karena melihat program tersebut tidak akan mampu menopang permasalahan PHK.
Pemerintah harus mau melakukan evaluasi terutama kepada pihak-pihak penyelenggara pelatihan tersebut.
Kementrian Tenaga Kerja melaporkan setidaknya per tanggal 20 April 2020, terdapat 100 ribu lebih perusahaan yang sudah melakukan PHK terhadap karyawannya. Dari jumlah itu, korban PHK diperkirakan mencapai 2 juta pekerja. Dari 2 juta pekerja yang menerima PHK, 1,5 juta tersebut bergerak di sektor formal.
Alasan utama perusahaan melakukan PHK karena pasar sedang lesu akibat dampak dari Covid-19. Selain itu, melakukan PHK adalah langkah terakhir yang bisa dilakukan perusahaan setelah rangkaian usaha penyelamatan lainnya dilakukan.
Namun, usaha-usaha penyelamatan itu ternyata tidak bisa memberikan jalan keluar. Sebab, krisis yang terjadi akibat wabah Covid-19 ini sangat berbeda situasinya dengan krisis 98 maupun 2008. Itulah kenapa opsi melakukan PHK kepada karyawan menjadi jalan keluar terbaik.
Beban Berat
Secara kajian ilmiah dan medis, situasi ini belum dapat diprediksi kapan berakhirnya, sebagaimana dikatakan ketua tim Pakar Satgas Covid-19, Prof. Wiku Bakti Adisasmito beberapa waktu lalu melalui media televisi. Hanya saja kita tidak boleh pesimis dengan prediksi tersebut.
Kita berharap semoga saja situasi ini akan berakhir dan virus covid-19 benar-benar pergi dari bumi nusantara selama-lamanya.
Situasi ini tentu saja memprihatinkan sekaligus menyedihkan. Pasalnya, ditengah bulan suci Ramadhan, beban bagi mereka yang terkena PHK tentu akan semakin berat.
kebutuhan ekonomi adalah persoalan mendasar bagi mereka korban PHK. Apalagi situasi kedepan makin tidak tentu arah mengingat Covid-19 masih tidak bisa diprediksi kapan selesai. Belum lagi persoalan pemulihan.
Bagi pemerintah, langkah untuk memberikan bantuan penanganan Covid-19 sebesar 405,1 Triliun merupakan langkah yang tepat dan untuk itu perlu diapresiasi.
Hanya saja, dengan anggaran yang besar itu jangan sampai malah menumbuhsuburkan nepotisme dan korupsi yang baru. Sebab, anggaran yang besar juga dituntut tanggung jawab besar untuk mengelolanya.
Sedangkan bagi masyarakat, kepeduliaan sosial terhadap sesama khususnya tetangga yang ada di dekat rumah, lingkungan RT, RW ataupun desa perlu makin ditingkatkan secara massif.
Masyarakat harus membantu sesama dengan cara yang ia bisa semampu-mampunya. Apabila ditemukan tetangga yang terkena PHK, maka laporkan kepada pihak yang berwenang agar ia diberikan perhatian dan sukur-sukur mendapat bantuan dari pihak itu.
Apalagi Lebaran sebentar lagi kita rayakan. Kepeduliaan sosial khususnya sesama umat muslim harus ditegakkan sebagai ciri orang yang beriman.
Sebab, jangan sampai kita merasakan kekenyangan saat lebaran nanti, sedangkan tetangga disamping kita merasakan lapar karena ketiadaan uang dan makanan.
Karena Lebaran itu sejatinya adalah merayakan kemenangan secara hakiki. Bukan kemenangan keluarga dan pribadi kita saja. Mari berbagi.
Ditulis oleh: Rudy Gani (Ketua DPP KNPI)
