Untuk memperlancar arus kendaraan saat mudik mudik dan balik Lebaran 2019, pemerintah berencana menerapkan arus searah di jalan tol Trans Jawa. Hal ini mengambil pengalaman pengelolaan arus kendaraan pada tahun-tahun sebelumnya.
Arus searah itu akan diberlakukan kea rah timur pada 31 Mei – 2 Juni 2019 dan kea rah barat pada 8-10 Juni 2019.
Keputusan ini berdasarkan hasil dari rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Kominfo Rudiantara.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pemerintah berkeinginan menyediakan pelayanan arus mudik yang lebih baik dari tahun ke tahun
Salah satunya adalah membuat jalan keluar dari masalah yang muncul pada arus mudik tahun sebelumnya, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sedang merayakan kegiatan mudik.
“Presiden Jokowi dari tahun ke tahun selalu mengingatkan, supaya pelayanan untuk masyarakat yang mudik ditingkatkan. Tahun ini, sebagian besar infrastruktur yang dibangun sudah dapat digunakan dan dioperasikan secara penuh,” ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jumat (26/04/2019).
Menurut Moeldoko hal yang diperlukan adalah solusi yang efektif untuk mengelola arus pergerakan kendaraan dan manusia selama musim liburan tersebut.
Sementara itu Asisten Operasi Kapolri Irjen (Pol) Rudy Sufahriadi menjelaskan bahwa arus searah di Jalan Tol Trans Jawa pada saat arus mudik ini akan diberlakukan.
“Waktu pelaksanaan arus searah akan dilakukan pada pukul 07.00 sampai dengan 24.00 WIB di jalur Trans Jawa dari Cikampek hingga ke timur di km 240/260 (tergantung kebutuhan di lapangan), dan dapat diperluas sesuai dengan kondisi aktual,” jelasnya.
Sedangkan menurut Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, pemberlakuan arus lalu lintas searah tersebut menjadi terobosan untuk melancarkan arus kendaraan di jalan tol.
“Ini akan sangat membantu Jasa Marga dalam upaya menyediakan sarana jalan yang lancar dan aman bagi pemudik dan pengguna jalan tol,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para dirjen dan direktur di Kementerian Perhubungan, Dirjen Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kepolisian RI, serta para direktur utama/direktur BUMN yang terkait dengan bidang transportasi dan energi. (*)
