Hingga hari ini, selasa, 23/044/2019 tercata sudah lebih 90 orang petugas penyelenggara Pemilu 2019 meninggal, petugas terutama di KPPS meninggal karena kelelahan menjalankan tugas di TPS.
Padahal jauh-jauh hari Dewan Pengawas BPJSTK, Poempida Hidayatulloh sudah mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu agar penyelenggara Pemilu terlindungi.
“Saya sebagai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pernah mengingatkan KPU dan Bawaslu akan hal ini. Namun, saya belum melihat adanya proses pendaftaran para petugas di TPS di BPJS Ketenegakerjaan secara menyeluruh dan terorganisasi”. Demikian kata Poempida Hidyatulloh melalui siaran rilisnya.
Dengan terdaftar dalam program perlindungan tentu akan memberikan jaminan perlindungan bagi penyelenggara Pemilu, sehingga mereka bisa bekerja fokus dan tenang.
“Seharusnya paling tidak mereka semua terjamin untuk perlindungan Kecelakaan Kerja dan Kematiannya. Sehingga mereka pun dapat bekerja lebih fokus dan tenang” Jelas Poempida.
Jika ada 800 ribuan TPS dan anggap saja ada 5 orang yang bertugas di KPPS, maka paling tidak ada 4 juta orang yang bertugas di TPS pada saat Pemilu kemarin.
Poempida juga menyinggung statatus twitter salah satu penyelenggara Pemilu di KPPS yang merasa tidak nyaman sebagai KPPS karena tidak adanya perlindungan bagai orang sepeprti dirinya.
“Sungguh terhenyuh rasanya hati saya, ketika membaca postingan twitter sebagai berikut:
“Yth pak @jokowi dan pak @prabowo , sebagai anggota KPPS perasaan saya campur aduk pasca penghitungan ternyata ada ramai-ramai yang menurut saya sangat menyakitkan bagi petugas KPPS seperti saya”. Terang Poempida.
Poempida kemudian menyimpulkan bahwa dari postingan Twitter di atas dapat disimpulkan bahwa kemudian terjadi risiko yang cukup tinggi bagi seseorang yang bertugas di TPS.
Jumlahnya pun tidak sedikit, secara kasat hitung ada paling tidak 4 juta orang yang menghadapi risiko seperti itu. Lalu bagaimana mereka dilindungi?. Tanya Poempida.
Poempida menyesalkan tragedi ini, menurutnya Penyelenggara Pemilu, KPU, seharusnya telah menyiapkan basis perlindungan bagi mereka.
“Dengan demikian jika mereka sakit mereka akan dapat akses kepada basis pengobatan. Tentunya juga apabila terjadi kecelakaan pada saat bertugas orang-orang ini pun terlindungi. Hal ini mengingat rentannya risiko yang cukup tinggi yang dihadapi para petugas ini”. Jelas Poempida.
Namun apa boleh nasi telah menjadi bubur. Mudah-mudahan tidak terjadi tuntutan kepada KPU dan Bawaslu bagi para petugas yang bernasib kurang menguntungkan. Pungkas Poempida.
