Wacana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengubah format pemilihan kepala daerah direspon oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada.
Tanpa pembenahan partai, menurut Kurnia tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut.
Menurut Kurnia, Pilkada berbiaya mahal bukan hanya disebabkan politik uang terhadap pemilih saja, tetapi persoalan lain yaitu jual beli pencalonan atau mahar politik, hal itu malah yang menjadi salah satu masalah utama.
Sebenarnya, inisiatif pembenahan partai secara kolektif, kata dia, sudah sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil.
“Namun sejauh ini, belum ada respon konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel,” katanya.
Sementara, mengenai evaluasi Pilkada yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang merupakan langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi lokal agar menjadi lebih berkualitas dari sisi penyelenggara, peserta hingga pemilih.
“Namun wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur,” ujarnya. (*)
