Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik.
Dalam dialog dengan para rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta pada Kamis (05/08/2021), Mahfud menyatakan bahwa kritik adalah salah satu dasar dalam mengambil kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan publik.
“Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik,” ujar Mahfud.
Dialog yang digelar secara virtual itu dihadiri Mendikbudristek Nadiem Makarim dan para pimpinan perguruan tinggi dari dari 820 kampus.
Mahfud dalam kesempatan itu juga mengaku sangat senang berdialog dengan mahasiswa yang kritis.
Ia mangajak pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi mereka yang kritis sekaligus difasilitasi untuk berfikir rasional dan bertanggung jawab.
“Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah, kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan meneruskan kita anak-anak yang kritis ini. Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab. Kalau ada orang ktiris itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga,” papar Mahfud.
Pernyataan Mahfud tersebut menjawab pertanyaan para rektor mengenai kebebasan berpendapat di era pandemi COVID-19.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah.
“Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan pendapat,” ujar Ahmad Amarullah. (*)
