Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly mengatakan pihaknya memberikan waktu satu minggu kepada Parti Demokrat pimpinan Moeldoko untuk melengkapi dokumen hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Hari Jumat (19/03/2021) sudah dilaporkan kepada saya, (dan) dikirimkan surat ke pihak KLB untuk melengkapinya, […] ada waktu tujuh hari, maka kami beri waktu mungkin Senin (22/03/2021) atau Selasa (23/03/2021) diberikan ke kami untuk kami lihat lagi,” terang Yasonna di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (21/03/2021).
Yasonna menjelaskan bahwa Kemenkumham akan memproses hasil KLB sesuai ketentuan perundang-undangan setelah menerima dokumen secara lengkap.
“Kalau tidak lengkap ya kami akan ambil keputusan (lebih lanjut),” sebut Yasonna.
Dokumen KLB Partai Demokrat di Deli Serdang telah diterima Kemenkumham pada 15 Maret 2021.
Hal itu dibenarkan Yasonna saat ditanya wartawan usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/03/2021).
Dalam pertemuan itu, Yasonna mengatakan Kemenkumham akan memeriksa ketentuan undang-undang serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan dokumen pelaksanaan KLB sebelum menentukan keabsahannya.
“Jadi kita cross check saja dari SK (surat keputusan) dan lain sebagainya,” ujar Yasonna.
Diketahui pada tanggal 5 Maret 2021, sejumlah kader dan eks kader Partai Demokrat KLB di Deli Serdang.
KLB tersebut menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat periode 2021-2025 dan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina partai untuk periode yang sama.
Walaupun demikian, pengurus pusat Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada berbagai kesempatan, mengingatkan KLB hanya sah jika diusulkan oleh 2/3 ketua dewan pimpinan daerah (DPD) dan 50 persen ketua dewan pimpinan cabang (DPC). (*)
