Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, Gus Irawan Pasaribu menilai ada persoalan mendasar pada Program Keluarga Harapan (PKH). Yaitu, soal angka kemiskinanyang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan program ini.
Dalam keterangannya pada media, Gus Irawan Pasaribu yang juga Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, sampai saat ini masih ada kebingungan di masyarakat terkait Program Keluarga Harapan (PKH).
Secara spesifik, Gus Irawan merujuk pada pidato Presiden Jokowi tentang program keluarga harapan (PKH) yang disampaikannya di hadapan para 598 tenaga pendamping PKH dari 34 provinsi.
Menurut Gus Irawan Pasaribu, dalam pidato itu pemerintah mengklaim bahwa angka kemiskinan sudah turun menjadi 9,8 persen tahun ini, sehingga menjadi 26 juta jiwa.
“Namun di sisi lain, pemerintah juga menyatakan akan menaikkan penerima program keluarga harapan (PKH) tahun depan menjadi 10 juta yang sebelumnya 6 juta keluarga,” kata Gus Irawan.
Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa tahun 2020, angka kemiskinan tinggal 15,6 juta orang. “Dari pernyataan ini, saya menangkap bahwa 26 juta angka kemiskinan saat ini, pada tahun 2020 nanti akan menjadi 15,6 juta,” jelasnya.
Nah, di sinilah menurut Gus Irawan muncul kebingungan. Atau, bisa juga dipersepsikan bahwa Presiden tidak faham dengan yang disampaikan.
“Oke, sekarang ini kita menggunakan angka kemiskinan sebesar 9,8 persen, dengan jumlah penduduk miskin 26 juta. Jika dibagi lima dari anggota keluarga PKH, harusnya keluarga sangat miskin penerima PKH idealnya 5-6 juta saja. Tapi, yang disasar pemerintah pada tahun depan jumlahnya 10 juta. Saya bingung dengan pidato presiden? Berarti ada data yang salah, kalau tidak mau disebut bohong,” ungkapnya lagi.
Selain itu, pemerintah mengklaim setiap tahun angka kemiskinan Indonesia terus menurun. Tapi, menurut Gus Irawan, kenapa jumlah penerima PKH meningkat.
“Membingungkan ini. Makanya saya jadi ragu, Presiden mengerti atau tidak? Paradoks kan? Angka kemiskinan katanya turun, tapi penerima manfaat PKH malah naik. Ini yang saya bilang ada yang bohong atau Presiden kita tak mengeri,” katanya.
Ditegaskan oleh Gus Irawan, bahwa seluruh pihak sepakat dan memang kewajiban pemerintah untuk hadir membantu masyarakat miskin. Itu kewajiban konstitusi sesuai dengan UUD 1945.
“Sesungguhnya, PKH itu hakikatnya adalah memutus mata rantai kemiskinan untuk masyarakat sangat miskin. Tapi, ada yang mengesankan seolah-olah PKH ini program baru. Program ini sendiri sudah ada sejak 2007, sebagai adopsi dari program internasional yang disebut conditional cash transfer (CCT),” kata Gus Irawan.
Tapi, sekali lagi, Gus Irawan mencermati pidato Presiden itu yang menyampaikan bahwa pada 2020 semua penerima PKH harus dapat, maka ada kebingungan terkait program ini.
“Presiden agak stressing di kalimat “semua harus dapat“. Nah, apakah sekarang semua penerima PKH itu ada yang tidak dapat?” kata Gus Irawan.
Selain itu, menurut Gus Irawan, Presiden menyatakan penduduk miskin ditargetkan turun jadi 15,6 juta pada 2020 itu harus dapat. “Nah, makin bingung kita kan? Penduduk miskin bisa turun ke 15,6 juta di 2020 tapi penerima PKH terus naik. Ini bagaimana? Saya bingung dengan pidato presiden itu. Berarti ada data yang mestinya salah,” tambahnya.
“Coba kita buat simulasi dengan pernyataan presiden itu. Kalau ada 10 juta penerima manfaat, maka itulah yang disasar PKH. Sewaktu reses di Dapil, saya bertemu dengan kawan-kawan pendamping PKH. Dan saya sampaikan bahwa tugas mereka akan jauh lebih berat tahun depan karena yang sekarang baru 6 juta PKH, maka tahun depan meningkat menjadi 10 juta keluarga, meningkat hampir dua kali lipat. Saya tanya apakah PKH ini mampu memutus rantai kemiskinan masyarakat paling miskin?,” kata Gus Irawan.
Mereka menggelengkan kepala menjawabnya.
“Saya tanya, berapa sih rata-rata anggota keluarga penerima PKH?Jawaban mereka beragam. Ada yang menjawab bahkan ada satu keluarga yang anaknya 12 orang, 7 orang, 5 dan 4 orang. Kita sederhanakanlah penerima program ini memiliki tiga anak, satu suami serta satu isteri. Berarti masing-masing ada lima orang dalam satu keluarga penerima manfaat PKH,” kata Gus Irawan.
“Kalau yang disasar PKH 10 juta, berarti dikali 5 anggota keluarga. Artinya ada 50 juta jiwa. Kalau dibandingkan dengan angka kemiskinan sekarang, versi pemerintah ada 26 juta, tapi kalau dihitung dengan PKH jadinya 50 juta penduduk sangat miskin. Mana yang benar? Apakah angka kemiskinan kita 9,8 persen itu yang bohong, atau PKH ini yang lari dari ketentuan dengan dugaan ada penerima siluman?” urai Gus Irawan.(*)
