Platform media sosial Facebook dikabarkan akan mencabut kebijakan yang selama ini cenderung melindungi akun politikus dari moderasi konten.
Dilansir dari Antara yang mengutip dari The Verge, Facebook selama ini jarang menghapus konten yang diunggah politikus meski pun isinya menuai perdebatan.
Menurut Facebook, perusahaan swasta tidak perlu memberlakukan sensor untuk apa yang dikatakan politikus pada masyarakat.
Selama ini Facebook memiliki daftar akun politikus yang tidak masuk ke moderasi konten dan pengecekan fakta, berbeda dengan akun pengguna biasa yang menjadi subjek untuk moderasi konten dan cek fakta.
Facebook baru akan bertindak pada akun politikus jika unggahan mereka bisa menyebabkan bahaya secara fisik atau berdampak pada pemungutan suara.
Lewat kebijakan baru Facebook, unggahan akun politikus tetap tidak masuk ke pengecekan fakta, namun, untuk aturan lainnya yang juga diterapkan ke pengguna biasa, antara lain soal perundungan siber.
Rencana kebijakan baru ini muncul setelah Facebook memblokir akun mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dianggap berpengaruh terhadap kerusuhan pada 6 Januari lalu.
Dewan pengawas independen Facebook beberapa waktu lalu memutuskan untuk meneruskan blokir akun Trump, namun, mengkritik platform tersebut karena tidak memberikan tenggat waktu pemblokiran, dikutip dari Reuters.
Facebook dijadwalkan memberikan tanggapan atas keputusan dewan pengawas terhadap akun Donald Trump pada 5 Juni. (*)
