Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementrian Pertahanan (Kemhan) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Bela Negara di Perguruan Tinggi di kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (05/03/2019).
Rakor dihadiri oleh para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dan dibuka secara langsung oleh Menhan Ryamizard Ryacudu.
Hadir pula Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Ismunandar yang dalam kesempatan tersebut mewakili Menristek Dikti.
Dalam sambutannya, Ryamizard berharap adanya koordinasi yang baik antara perguruan tinggi dengan institusi TNI, Polri, Pemda, maupun lembaga lain yang terkait, dalam pelaksanaan pembinaan bela negara.
Dengan demikian akan terwujud kader-kader pemimpin yang selalu berada di depan dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongannya.
Selain itu juga akan melahirkan para intelektual muda yang selalu menjadi role model bagi generasi muda lainnya di Indonesia maupun dunia.
“Saya berharap, agar Perguruan Tinggi di Indonesia ini tidak hanya mencetak intelektual muda yang cerdas, tetapi juga mencetak para pemimpin bangsa di masa depan yang memiliki sifat kenegarawanan yaitu yang memiliki kecintaan kepada tanah air, rela berkorban bagi bangsa dan negara, setia kepada Pancasila dan cita-cita negara,” tutur Ryamizard.
Sementara itu, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti menyampaikan terima kasih kepada Kemhan dan jajaran TNI yang telah membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan pendidikan kesadaran bela negara selama di lingkungan Perguruan Tinggi.
Selama ini kegiatan pembinaan besadaran bela negara, sudah dilakukan oleh Kemenristek Dikti dengan bekerjasama dengan Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan Kodam, Kodim, Rumpin Rindam, dan instansi terkait lainnya.
Diharapkan, dengan penyelenggaraan Rakor dan Evaluasi ini akan semakin mempererat kerja sama tersebut, sehingga pendidikan bela negara semakin baik dan efisien.
Menurut Prof. Ismunandar, Mahasiswa merupakan bagian dari komponen penting dalam perjuangan bangsa kedepan, sehingga sudah menjadi tekad dari Kemenristek Dikti bahwa pada tahun ini akan mewajibkan dimasukannya kurikulum bela negara dan pendidikan anti korupsi.
“Rakor ini sangat tepat waktu, bisa menjadi bekal bagi kita semua di Perguruan Tinggi untuk mencari bentuk yang paling tepat bagaimana memasukan pendidikan bela negara dalam kurikulum”, tuturnya.
Prof. Ismunandar menambahkan bahwa mewajibkan pendidikan bela negara ke kampus harus menggunakan bentuk dan pendekatan yang tepat.
Karena itu, diharapkan pertemuan ini dapat memberikan rekomendasi yang terbaik bagaimana bentuk dan pendekatan yang tepat format pendidikan bela negara bagi para mahasiswa saat ini yang merupakan generasi milenial. (*)
