Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani membela calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang kritik penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Menurut Puan Ganjar memiliki data hingga bisa memberikan penilaian skor penegakan hukum Pemerintahan Joko Widodo.
“Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan,” kata Puan dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Puan menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang memberikan skor 5 dari skala 1 sampai 10, terkait penegakan hukum di era Pemerintahan Joko Widodo usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Ganjar merasa ada intervensi dalam penegakan hukum, khususnya dalam putusan MK tersebut.
Puan mengatakan yang bisa disampaikan adalah sebuah harapan agar seluruh penegakan hukum yang ada di Indonesia harus berjalan dengan baik, sesuai koridor, tanpa membeda-bedakan atau ada tebang pilih.
“Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat, bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridornya tanpa ada tebang pilih,” jelas Puan yang juga Ketua DPR RI itu.
Adapun kehadiran Puan Maharani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sebagai Ketua DPR RI untuk mengajak ketua dan perwakilan parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) bertemu Presiden Joko Widodo, dalam rangkaian MIKTA Speakers Consultation Ke-9.
Puan dalam keterangan sebelumnya menyebut pertemuan pimpinan parlemen anggota MIKTA dengan Presiden sebagai bagian dari komitmen parlemen untuk siap berkontribusi aktif dan bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan internasional.
