Aktivis Papua Charles Kosay mengatakan pemerintah Indonesia sedang memprioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.
Hal itu disampaikan pada Dialog Kebangsaan “Dinamika Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ditanah Papua” yang diselenggarakan oleh Intelektual Muda Papua-Papua Barat (IMP-PB).
“Pada periode kedua pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo, beliau menggunakan pendekatan kesejahteraan, itu menjadi prioritas utama,” kata Charles di Hotel Amos Cozy, Jakarta, Kamis (19/08/2021).
Lebih lanjut, Fery Kusuma, Ketua Forum 4 De Facto dan Founder Law Firm FF De Facto menuturkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua agar dapat sejajar dengan provinsi lain dengan memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua itu bisa dilaksanakan.
“Dan hari ini jika kita lihat, komitmen pemerintah terhadap papua sangat serius. Dan ini merupakan kerja menyeluruh dari semua pihak,” tutur Fery.
Fery juga menerangkan mengenai percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi.
Sementara itu, Bony Hargen, Pengamat Politik dan Strategi Intelejen menuturkan memang masalah penanggulangan kemiskinan baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani.
Ia mengatakan hal itu perlu kerja keras mengingat persentase penduduk miskin baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat pada Juli 2021 masih di atas rata-rata nasional.
Sebagaimana diketahui, dalam upaya peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat, pemerintah mengucurkan dana otonomi khusus atau dana otsus.
Dalam nota keuangan beserta APBN 2020 disebutkan, dana otsus Papua terutama digunakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan.
Ia berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bisa memiliki pemahaman yang sama terkait implementasi UU tersebut. Sehingga, tak ada perbedaan dalam penerapan aturan itu.
“Oleh karenanya, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” tegas Bony.
Dari segi pendidikan, Isay Wenda, yang juga aktivis Papua menyebut bahwa program pengembangan kurikulum harus dinilai kontekstual, agar sesuai dengan keunggulan dan kearifan yang ada di Papua dan Papua Barat, dan program penambahan kuota guru di Papua dan Papua Barat.
Selanjutnya program pengelolaan kekayaan bahasa di tanah Papua ini juga menjadi hal yang penting karena ada begitu banyak bahasa hingga ratusan bahasa di tanah Papua, bahkan antar distrik bisa mempunyai bahasa yang berbeda.
“Karena itu saya sebelumnya pernah mengusulkan sebaiknya ada bahasa utama kalau bisa di Papua, yang kemudian bisa disepakati oleh seluruh warga, mungkin tidak satu tapi mungkin dua atau tiga bahasa utama yang digunakan sehingga komunikasi antar warga itu juga bisa dibangun lebih baik,” tutur Isay Wenda.
Ismail Shaleh, Presiden Mahasiswa DEMA UIN Sorong menilai salah satu masalah yang ada di Papua adalah masalah bahasa.
Ia menyebut ada aneka ragam bahasa yang harus dilestarikan, tetapi penting juga untuk ada bahasa utama yang bisa menjadi bahasa semua.
Namun, di tengah keanekaragaman bahasa daerah itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan digunakan oleh hampir semua warga Papua mulai dari yang paling bawah maupun paling atas.
Walaupun beberapa indikator kesejahteraan di Papua Barat dan Papua masih di bawah indikator kesejahteraan sosial nasional, namun Ismail yakin dengan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, kesejahteraan sosial Papua dan Papua Barat bisa terwujud.
Lebih lanjut, Ismail menyatakan dukungan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Ia berharap kegiatan itu dapat berjalan lancar dan sukses di tanah Bumi Cendrawasih Papua.
“Masyarakat harus antusias ikut mendukung pelaksanaan PON 2021 di Papua. PON juga ikut mendukung pembangunan. Karena itu, jangan terpengaruh dengan hal yang merugikan dan menghalangi pelaksanaan PON XX 2021 di Papua,” tutup Ismail. (*)
