Praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di daerah telah berada dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Tercatat sejak 2004 hingga 2018 ada sekitar 100 kepala daerah yang dijerat KPK dan ratusan anggota DPRD yang harus berurusan dengan lembaga anti korupsi ini.
Menurut anggota DPD RI, Fahira Idris, praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah telah merusak tujuan otonomi daerah.
“Selama korupsi di daerah masih marak jangan harap kesejahteraan akan menjemput rakyat di tiap jengkal negeri ini. Selama korupsi di daerah merajalela jangan harap keadilan dan pemerataan dinikmati rakyat. Selama korupsi di daerah terus masif seperti ini jangan harap demokrasi tumbuh sehat. Tujuan otonomi kita sudah dirusak oleh praktik-praktik korupsi,” tukas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (28/1).
Menurut Fahira, dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya mempunyai keleluasaan untuk melakukan berbagai inovasi agar rakyat di daerahnya cepat merasakan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Bukan keleluasaan untuk melakukan tindakan korupsi.
“Bukan berinovasi bagaimana menggunakan jabatan sebagai alat memperkaya diri. Bukan berinovasi bagaimana caranya mengambil hak rakyat untuk kepentingan pribadi. Hak rakyat merasakan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan telah dirampas oleh mereka yang harusnya mewujudkan itu,” ujar Fahira.
Sebaik apapun program pembangunan nasional, lanjut Fahira, tidak akan dirasakan rakyat selama korupsi masih terjadi seperti sekarang ini. Oleh karena itu program pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas pemerintahan ke depan.
“Presiden, siapapun nanti yang terpilih, adalah panglima pemberantasan korupsi. Makanya praktik korupsi di daerah ini harus jadi concern. Presiden berhak memanggil KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk mencari solusi terhadap persoalan ini. Presiden harus paham bahwa jika tujuan otonomi sudah rusak maka kesejahtraan rakyat juga akan mangkrak,” pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta.
