New Delhi, India – Pengadilan di negara bagian Uttar Pradesh India telah mengeluarkan perintah penyelidikan kembali terkait konflik letak bangunan masjid yang berusia berabad-abad lamanya dan sebuah kuil yang terletak di sebelahnya. Sengketa bangunan tempat ibadah ini seolah ingin mengulangi kembali konflik berdarah sebelumnya yang terjadi di kuil lainnya, Ayodhya. Sengketa berdarah tersebut pada akhirnya diselesaikan secara kontroversial pada tahun 2019.
Pengadilan di kota Varanasi pada hari Kamis (08/04/2021) memerintahkan Survei Arkeologi India (ASI) untuk mencari tahu apakah Masjid Gyanvapi yang berusia berabad-abad yang “saat ini berdiri di tanah ‘yang disengketakan ‘ merupakan perubahan atau penambahan atau memang berdiri di atas bangunan Kuil Kashi Vishwanath yang letaknya berdampingan dengan masjid tersebut.
Keputusan pengadilan ini muncul sebagai tindak lanjut terhadap petisi yang diajukan oleh kelompok Hindu sayap kanan yang mengklaim bahwa Kaisar Mughal Aurangzeb telah menghancurkan sebagian kuil Kashi ini untuk membangun masjid pada abad ke-17.
Pengadilan memerintahkan komite beranggotakan lima orang, yang terdiri dari dua umat Hindu, dua Muslim dan seorang ahli arkeologi, untuk mengawasi “survei fisik ini secara komprehensif” dan menetapkan 31 Mei sebagai tanggal sidang berikutnya.
Sengketa Ayodhya
Varanasi merupakan daerah pemilihan parlemen Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berideologi nasionalis Hindu. Daerah ini menjadi terkenal sebagai tempat lahirnya kekuatan politik Partai Bharatiya Janata pada 1980-an. Partai ini dikenal dengan gerakan membangun kuil Ram di Ayodhya, 228km (141 mil) dari kota tersebut.
Pada tahun 1992, massa Hindu telah menghancurkan Masjid Babri, yang menurut kelompok Hindu, masjid ini dibangun oleh seorang jenderal Babur, pendiri dinasti Mughal di anak benua India, tepat di atas kuil dewa Ram.
Penghancuran masjid Babri ini memicu kerusuhan agama yang mematikan di seluruh wilayah India. Kerusuhan ini telah menewaskan lebih dari 2.000 orang dan menurut sejarawan, konflik berdarah ini telah merusak tatanan sosial India.
Pada November 2019, dalam kebijakan yang menuai banyak kritik, Mahkamah Agung India menyerahkan situs Masjid yang disengketakan di Ayodhya tersebut kepada penganut Hindu dan mengizinkan pembangunan kuil Ram di bawah pengawasan pemerintah. Pengadilan tinggi memberikan putusan demikian meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan bahwa masjid tersebut dibangun di atas kuil Ram.
Pada Agustus tahun lalu, ketika pandemi COVID-19 berkecamuk di seluruh India, Modi terbang ke Ayodhya bersama delegasi politisi senior BJP dan melakukan upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan kuil baru, yang rencananya akan diresmikan sebelum pemilihan nasional 2024.
Di Varanasi juga, pemerintah Modi mengawasi pembangunan proyek besar untuk memamerkan Kuil Vishwanath, yang menyebabkan pembongkaran kuil-kuil kecil berusia berabad-abad dan bangunan lain di bagian tertua kota.
Perintah Pengadilan Justru Langgar Hukum
Seperti Ayodhya, perselisihan di Varanasi juga berumur puluhan tahun dan pertama kali sampai ke pengadilan pada 1991, ketika para pendeta Hindu meminta izin untuk beribadah di area Masjid Gyanvapi.
Sengketa tersebut memaksa pemerintah federal untuk mengesahkan Undang-Undang Tempat Ibadah (Ketentuan Khusus) pada tahun 1991 yang mencegah munculnya sengketa agama yang mirip dengan masalah Masjid Babri dan Kuil Ram. Undang-undang melarang perubahan semua tempat keagamaan seperti yang ada pada 15 Agustus 1947 – hari India merdeka dari kekuasaan Inggris.
Perintah pengadilan Varanasi pada hari Kamis (08/04/2021) telah melanggar undang-undang tersebut, yang dalam sebuah langkah kontroversial, Mahkamah Agung bulan lalu setuju untuk meninjau ulang.
“Kami juga ingin statusnya tetap sama tetapi kami ingin pengadilan memutuskan apakah itu masjid atau kuil,” kata Vijay Shankar Rastogi, pengacara yang mengajukan petisi untuk partai-partai Hindu dalam masalah Varanasi kepada Al Jazeera.
Sengketa masjid-kuil telah menjadi pusat perhatian politik Hindu di India. Kelompok Hindu sayap kanan seperti Vishwa Hindu Parishad (VHP) telah lama menuntut “pembebasan” kuil di seluruh negeri.
“Perintah pengadilan membuka jalan keluar dan semua orang harus menyambutnya. Bahkan jika perintah ini datang setelah 30 tahun, setidaknya perintah ini menunjukkan jalan untuk pembebasan kuil, ”juru bicara VHP Vinod Bansal mengatakan kepada Al Jazeera.
Pihak Muslim mengatakan mereka akan mendekati Pengadilan Tinggi Allahabad untuk menantang perintah pengadilan Varanasi.
“Pemahaman kami jelas bahwa kasus ini dilarang oleh Undang-Undang Tempat Ibadah (Ketentuan Khusus) tahun 1991. Bahkan dalam keputusan Ayodhya, penggalian yang dilakukan oleh Survey Arkeologi India (ASI) pada akhirnya tidak ada gunanya. ASI tidak menemukan bukti bahwa Masjid Babri dibangun di atas penghancuran sebuah kuil, ”kata Zufar Ahmad Faruqi, ketua Dewan Wakaf Pusat Sunni di Uttar Pradesh, kepada Al Jazeera.
“Praktik pembangunan masjid di atas kuil yang sedang ‘diselidiki’ oleh ASI ini harus dihentikan.”
Ilmuwan politik Zoya Hasan menganggap perselisihan yang tidak produktif tersebut tampaknya berlangsung secara sistemik.
“Kita perlu ingat bahwa baru-baru ini Mahkamah Agung telah menerima petisi yang menentang keabsahan Undang-Undang Tempat Ibadah tahun 1991. Dan sekarang muncul perintah ini yang jelas merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang ada,” katanya kepada Al Jazeera.
“Bagi BJP, masalah seperti ini dimanfaatkan untuk kepentingan meraup suara dari kalangan umat Hindu. Jika perintah ini tidak ditolak oleh pengadilan yang lebih tinggi, kemungkinan akan mengarah pada polarisasi agama dan konflik besar seperti yang kita lihat dalam sengketa Ayodhya. “
Sumber: Al-Jazeera
