Jakarta, Klikers.id – Praktisi Hukum Hasin Abdullah menyoroti survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum meskipun hal itu positif karena adanya peningkatan yang relatif signifikan.
Menurutnya, capaian kepercayaan publik kepada institusi Korps Bhayangkara dengan angka 6,2 persen, dan Kejaksaan Agung 68,8 persen di tahun 2023 ini harus kita apresiasi.
“Tingkat kepercayaan publik kepada Polri, dan Kejaksaan Agung jangan sampai lupa bahwa di samping ada term public trust. Juga penting kedua institusi ini melakukan reformasi,” kata Hasin Abdullah dalam keterangan persnya pada Jum’at, 19 Mei 2023.
Sebagai alumni sarjana hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia menegaskan pulih tidaknya kepercayaan dan kepuasan publik kepada institusi penegak hukum tergantung sejauh mana citra penegakan hukum itu diperbaiki.
Ia menilai kinerja Polri dan Kejaksaan Agung hari ini masih banyak kasus-kasus besar yang belum dituntaskan seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan lainnya.
“Jadi, jangan merasa puas atas capaian survei tersebut. Saya yakin citra penegakan hukum bisa makin optimis,” ungkap Direktur Eksekutif Center for Indonesian Legal Studies saat ditanya awak media.
Dalam kesempatan itu, ia mendorong Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST. Burhanuddin untuk menggelar melakukan koordinasi supervisi secara aktif demi citra penegakan hukum.
Baginya, hukum bisa jadi instrumen keamanan menjelang Pemilu 2024. Di sisi lain, juga hukum bisa mengawal investasi yang sedang melaju di Indonesia agar investor merasa aman, dan nyaman.
Ia berharap kepada Kapolri, dan Jaksa Agung dengan segala sikap yang optimis agar mampu memulihkan citra penegakan hukum karena itu penting untuk segera dioptimalisasikan.
