Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Bali Nusra meminta agar TNI dan Polri menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Ketua HMI Badko Bali Nusra Arif Kurniadin mengatakan hal itu penting dilakukan mengingat intensitas gangguan keamanan semakin meningkat di Papua.
Arif menyampaikan sejak tahun 2018 sampai tahun 2021, sudah puluhan korban jatuh, baik dari TNI, Polri, atau masyarakat sipil akibat kekejaman KKB. Yang terbaru adalah Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.
Melihat gangguan keamanan yang semakin meningkat itu, Arif Kurniadin menilai pemerintah terkesan tidak serius menghadapi KKB.
“Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Bali Nusra menilai pemerintah seolah-olah, terkesan tidak serius dan terlalu lunak menangani gangguan keamanan dan ketertiban di Papua yang dilakukan KKB di papua,” ungkap Arif.
Pernyataan Arif tersebut berdasarkan kondisi di lapangan bahwa sampai hari ini kelompok separatis tersebut masih leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat keamanan dan warga sipil.
“Pemerintah harus segera menyiapkan upaya dan langkah konkrit untuk menyikapi jatuhnya puluhan korban jiwa, supaya tidak ada lagi warga sipil dan aparat TNI-Polri yang menjadi korban,” tegas Arif Kurniadin.
Arif melihat ada sikap berbeda yang diambil pemerintah dalam menghadapi KKB dibandingkan kasus lain. Misalnya dalam penumpasan kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, beberapa waktu yang lalu.
Pada saat itu, pemerintah langsung membentuk tim operasi Tinombala untuk menumpas kelompok Santoso dengan menggerakkan satuan tempur yang punya reputasi handal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan.
“kenapa di Papua tidak dilakukan operasi semacam itu untuk menumpas kekejaman KKB di Papua?” tanya Arif.
“Apakan pemerintah khawatir akan kritikan dunia international terhadap isu HAM, sehingga tetap mengambil langkah yang terkesan lunak dalam mengatasi KKB di Papua?” imbuh Arif.
Oleh karena itu, menurut Arif, demi mempertahankan kehormatan bangsa dari kekejaman KKB segera kesampingkan urusan HAM.
Karena sudah saatnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini presiden Joko Widodo memerintahkan panglima TNI dan Kapolri untuk segera menurunkan kekuatan penuh dalam menumpas habis KKB di Papua. (*)
