Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru memonitor kegiatan partai-partai politik Indonesia yang berada di Malaysia menjelang masa kampanye untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan damai.
Anggota PPLN Johor Bahru Mohamad Rizali Noor mengatakan kampanye harus mengikuti aturan baik yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun aturan yang ada di Malaysia, di langsir dari berbagai sumber pada Selasa (21/11/2023).
Dalam Kegiatan berpolitik tersebut bahwa tidak diperbolehkan di Malaysia sehingga bentuk kampanye hanya menyasar premis-premis pribadi dan itu pun harus seizin pemilik premis, kata dia.
Misalnya, kampanye di ladang membutuhkan izin dari perusahaan perkebunan.
PPLN yang memiliki wilayah kerja di Johor, Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan itu tidak memfasilitasi parpol yang berkampanye, sebaliknya akan memonitor gerak parpol dari surat yang dilayangkan kepada PPLN.
“Sebaiknya mereka lapor kalau ada kegiatan kampanye kaarena bagaimana pun juga kita perlu koordinasikan ke pihak berwajib sehingga kalau ada masalah kita bisa bantu,” kata Rizali.
KPU menjadwalkan masa kampanye dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Menurut Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) dan PPLN di Malaysia, periode masa kampanye sama di Malaysia sama dengan di Indonesia.
Menurut Rizali, surat pemberitahuan dari parpol membuat PPLN Johor Bahru setidaknya bisa memonitor pergerakan mereka.
Namun, berdasarkan pengalaman dari pemilu sebelumnya, kampanye calon legislatif tidak terlalu terlihat, melainkan perebutan suara calon presiden dan wakil presiden.
PPLN Johor Bahru akan lebih mudah memonitor pergerakan perwakilan parpol di Malaysia, namun akan sulit mengawal tim-tim sukses masing-masing pasangan capres dan cawapres di Malaysia, kata dia.
Rizali menyebutkan PPLN Johor Bahru mengeluarkan imbauan kampanye damai dan berharap masyarakat bisa saling memonitor dan memastikan pemilu berjalan damai.
“Kita kerja sama juga dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Misal, ada laporan dari Pantarlih mengenai adanya pergerakan dari partai tertentu, tidak masalah selama tidak mengganggu ketertiban dan aturan di sini,” kata Rizali.
Dia mengungkapkan belum lama ini ada pihak tertentu datang ke Johor untuk menggelar acara di salah satu tempat. Menurut dia, PPLN melaporkannya kepada Panwaslu LN Johor Bahru agar ditindaklanjuti.
Kegiatan itu ternyata pencanangan dukungan untuk capres dan cawapres tertentu dengan mengundang masyarakat Indonesia hadir dalam kegiatan yang dibungkus budaya dan makan bersama, kata Rizali.
