Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras menunjukkan pemerintah tidak anti kritik.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam cuitan di Twitter, Rabu (03/03/2021).
“Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu, Pemerintah mencabutnya. Jadi, Pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran,” kata Mahfud.
Pemerintah, kata dia, akan menerima kritik yang disampaikan oleh masyarakat secara rasional sebagai suara rakyat. Menurutnya, pemerintah akan akamodatif terhadap kritik dan saran.
“Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan,” ujarnya.
Mahfut mengungkapkan, bukan dalam kasus Perpres investasi miras saja Presiden Jokowi mendengarkan kritik, dalam kasus vaksinasi pun Kepala Negara melakukan hal yang sama.
“Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu,” katanya.
Namun, ada yang mengkritik harus gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan menggratiskan vaksin untuk semua.
Akan tetapi, tidak cukup sampai di situ, kritik pun muncul lagi mengenai vaksinasi mandiri.
“Ada kritik lagi, harusnya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Oke, pemerintah izinkan,” ujarnya. (*)
