Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik kebijakan pemerintah melakukan impor beras sebanyak satu juta ton pada tahun ini.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan kebijakan impor beras itu tidak sesuai dengan ajaran dari para pendiri bangsa.
Para pendiri bangsa khususnya Bung Karno telah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan.
“Sebelum membacakan teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya untuk berani meletakkan nasib bangsa dan Tanah Air di tangan kita sendiri,” kata Hasto dalam Webinar Repdem bertajuk ‘Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente’, di Jakarta, Kamis (25/03/2021).
Menurut dia, hanya dengan berani meletakkan nasib di tangan sendiri, maka Indonesia akan berdiri dengan kuatnya.
“Ini adalah suatu pernyataan politik di mana kita punya suatu mental berdikari, dan itulah yang menjadi alasan mengapa Indonesia ini berdiri,” kata Hasto dalam siaran persnya.
Lalu dari aspek legitimasi, kata dia lagi, kebijakan impor juga bertentangan karena upaya untuk menyejahterakan petani masuk di dalam Pancasila.
“Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia itu dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor, sesuatu yang seharusnya kita mampu memproduksi,” ujar Hasto pula.
Sedangkan dari aspek konstitusi, Hasto berpandangan, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan petani bukan kesejahteraan petani asing.
“Itu sangat jelas. Juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pemimpin harus memahami tujuan dari bernegara, yaitu berpihak pada petani. Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor,” kata Hasto.
Karena itu, Hasto menekankan konstitusi sudah jelas bahwa impor berbanding terbalik dari perintah menyejahterakan rakyat, padahal bumi, alam dan segala isinya harus diolah sebaik-baiknya.
“Bagaimana untuk hal pangan seharusnya kita mampu berproduksi sendiri, 75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus-menerus pada impor,” kata Hasto lagi.
Hasto juga memahami, meski PDIP kritis soal impor beras, banyak yang menyebut PDIP partai pemerintah rasa oposisi.
“Yang disampaikan PDIP dalam konteks berdemokrasi yang sehat,” katanya pula. (*)
