Tim Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Tim Kunker Reses Bambang Kristiono menekankan pentingnya netralitas siaran serta peran penting RRI dalam memberikan edukasi dan informasi yang relevan kepada masyarakat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Selain itu, untuk RRI harus tetap jaga Netralitas Siaran, kemudian juga ada partisipasi aktif dan dorongan langsung dari RRI Manado ini untuk memberikan imbauan dan ajakan kepada masyarakat setempat untuk melek politik dan memberikan pilihan sesuai dengan pilihan politiknya masing-masing,” ujar Bambang kepada Parlementaria usai memimpin pertemuan Komisi I di LPP RRI Manado, Sulawesi Utara, Selasa (18/7/2023).
Dalam konteks pemilu, RRI memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai calon, partai politik, dan isu-isu terkait pemilu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kesadaran politik masyarakat dalam proses demokrasi.
Legislator Partai Gerindra tersebut menekankan peran penting RRI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut meramaikan pesta demokrasi 2024 mendatang. Dalam konteks pemilu, RRI memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai calon, partai politik, dan isu-isu terkait pemilu.
“RRI memiliki peran strategis dalam memberikan efek positif kepada masyarakat. Melalui program-programnya, RRI dapat memberikan edukasi politik yang berkualitas dan memberikan informasi yang objektif kepada seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerja reses ini, Bambang Kristiono juga berkesempatan untuk mendengarkan aspirasi dari RRI yang bertugas di perbatasan Sulawesi Utara dan menggali berbagai isu yang perlu diperhatikan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan netral.
Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong RRI untuk terus menjadi satu-satunya lembaga penyiaran yang independen. Hal ini diharapkan dapat memperkuat proses demokrasi di Indonesia dan melibatkan masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan politik.
