Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah agar menerapkan azas kehati-hatian (prudent) dalam pengelolaan ekonomi negara sepanjang tahun 2020 nanti.
Menurut Bamsoet, pemerintah perlu berhati-hati mengingat ekonomi dunia sedang dilanda ketidakpastian. Meskipun, pada 2019, pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5 persen.
“Patut untuk disyukuri karena pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 masih bisa diupayakan bertahan di kisaran 5 persen. Gambaran tentang indikator pertumbuhan ekonomi ini seharusnya menjadi faktor pembangkit optimisme masyarakat,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/12/2019).
Bamsoet menilai dinamika perekonomian global tahun 2020 praktis masih sama dengan 2019. Faktor penyebab ketidakpastiannya tetap sama, yakni berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS) versus Tiongkok, plus faktor rumitnya pemisahan Inggris dari perekonomian atau pasar tunggal UE (Uni Eropa) alias Brexit.
Bahkan ada potensi terjadinya eskalasi ketidakpastian oleh faktor AS. Pertama, kisruh mengenai keberlanjutan proses pemakzulan Presiden Donald Trump. Kedua, faktor pemilihan Presiden AS pada November 2020. Dunia pada umumnya, dan sektor bisnis pada khususnya, akan menunggu sosok presiden terpilih negeri Paman Sam itu.
“Karena faktor-faktor ketidakpastian global itu, menjadi sangat layak untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar tetap bermain aman sepanjang tahun 2020, yakni kebijakan pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian. Bukankah dengan semangat pengelolaan yang berhati-hati sepanjang 2019 Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan 5,02 persen,” Tambahnya.
Politikus Partai Golkar ini pun mengatakan, realistis dalam arti tetap berpijak pada sumber kekuatan pertumbuhan. Sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi 2019 adalah konsumsi domestik yang sumbangannya mencapai 56,28 persen, sementara kontribusi investasi bagi pertumbuhan 32,32 persen.
“Maka, untuk menjaga kekuatan konsumsi domestik, pemerintah hendaknya menghindari dulu penerapan kebijakan-kebijakan baru yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat,” tegasnya. (*)
