Kelompok Perempuan Cipayung Plus mengadakan pertemuan Forum Konsolidasi dan Silaturrahmi dengan tema “Arah Gerakan Perempuan Cipayung Plus di Era Pandemi Covid-19” pada Senin (16/08/2021) secara hybrid.
Pertemuan ini diinisasi oleh Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL) Kohati PB HMI. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa kelompok perempuan KOPRI PB PMII, DPP GMNI, DPP IMM, IPPNU, EN LMND, PP KMHDI, PP PMKRI, PP HIKMAHBUDHI dan PP GMKI.
“Kami, Kohati PB HMI senang sekali dapat berjumpa kembali dengan kawan-kawan seperjuangan Cipayung Plus. Meskipun masa pandemik ini masih mewajibkan kita untuk bertemu secara terbatas, tapi saya harap jangan sampai hal itu membatasi semangat kita dalam terus membangun silaturahmi,” ujar Umiroh Fauziah, Ketua Umum Kohati PB HMI dalam sambutan pembukanya.
Sementara Nurmaida Saana, Ketua Bidang HAL Kohati PB HMI berharap forum silaturahmi ini dapat menjadi permulaan yang baik untuk menyatukan kekuatan gerakan-gerakan kelompok perempuan Cipayung Plus.
“Saya berharap pasca forum ini, hubungan silaturahmi gerakan perempuan Cipayung Plus dapat terus terjalin dan mungkin kedepannya ada beberapa kegiatan yang bisa disinergikan bersama. Tentu saja kegiatan yang berkaitan dengan pengawalan terhadap isu-isu keperempuanan yang ada,” tambah Nurmaida.
Sebagian besar kelompok perempuan Cipayung Plus juga memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya keberlanjutan eksistensi dari forum silaturahmi tersebut.
Rosalia Koniaty Bayo, Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan PP PMKRI, berharap ada beberapa isu-isu perempuan yang bisa dikaji dan dikawal bersama kedepannya.
Sedangkan Kabid Sosial dan Kesehatan DPP GMNI Rahmanita Sari menyampaikan pentingnya silaturrahmi untuk menggalang kekuatan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perempuan.
“Permasalahan yang menimpa kelompok perempuan semakin zaman semakin memperhatinkan. Terlebih lagi masalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan yang besar seperti ini, untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara edukasi, sosialisasi, dan kampanye,” tambah Rahmanita.
Ketua Umum KOPRI PB PMII, Maya Muizatil Lutfillah menyampaikan perlunya dibentuk tim khusus untuk membedah setiap topik isu yang berhubungan dengan perempuan. Agar arah pergerakan dan pengawalan isu-isu tersebut kedepannya dapat lebih terfokuskan.
Memang jika melihat data yang ada, permasalahan yang menimpa kelompok perempuan semakin meningkat setiap tahunnya, apalagi di tengah suasana pandemi Covid-19.
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sebagaimana dikutip dari suara.com, di Indonesia per 1 Januari hingga 6 November 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sejumlah 5.573 kasus, dengan sekitar 60,75 % kasus didalamnya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kemudian Rapid Gender Assessment (RGA) oleh UN Women di Eropa dan Sentral Asia yang ditulis Atnike menyebutkan lebih dari 15 % perempuan kehilangan pekerjaan, 41 % mengalami pengurangan upah, dan banyak perempuan yang mengalami peningkatan jam dan beban kerja perempuan di dalam keluarga selama pandemi Covid-19.
Berdasarkan hal itu, maka perlu upaya perlindungan yang lebih masif di masa pandemi Covid-19, baik berupa pendampingan maupun pengawalan kebijakan yang berpengaruh terhadap kelompok perempuan ataupun anak. Pengawalan ini tentu saja memerlukan adanya sinergitas antar aktor, termasuk Kelompok Perempuan Cipayung Plus. (*)
