Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha milik negara (BUMN) bekerja sama dalam upaya mengintegrasikan moda transportasi publik di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodebek).
Dalam hal itu, Jokowi juga meminta jajaran untuk merumuskan skema subsidi untuk berbagai moda transportasi tersebut.
Arahan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Rabu (27/09/2023), di Jakarta.
“Tadi Presiden meminta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodetabek, jadi jangan pecah-pecah ada BUMN, ada pemda, ada pusat. Jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya dikutib dari akun resminya setkab.go.id untuk menyelesaikan organisasi tersebut dalam waktu satu bulan. Dalam pengintegrasian tersebut, kata Luhut, juga akan diatur mengenai pembelian tiket terusan atau tiket bulanan untuk pembayaran moda transportasi.
“Nanti [diatur] bagaimana orang bisa beli karcis terusan, nanti karcis bulanan untuk satu angkutan. Misalnya dari Bogor, kemudian naik LRT, terus nanti mungkin yang campur dengan bus Transjakarta dan seterusnya. Atau dari Bandung naik speed train ke Jakarta, langsung LRT, langsung nanti busway,” kata Luhut.
Selain itu, Presiden juga meminta jajaran untuk merumuskan skema subsidi untuk berbagai moda transportasi tersebut. Kebijakan tersebut, kata Luhut, bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik massal.
“Intinya, kita akan mengurangi penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman, dengan tentu ongkos yang sangat memadai,” tandasnya.
