Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KNIU Kemendikbud) telah mengajukan surat permohonan agar Geopark Maros Pangkep bisa bergabung dengan Global Geopark UNESCO.
“Kami baru menerima info dari KNIU tadi malam. Dari beberapa berkas yang kami telah dipersiapkan sudah memenuhi syarat dan dapat dikirimkan ke Sekeretariat UNESCO,” ujar General Manager Geopark Maros Pangkep, Dedy Irfan, Minggu (02/08/2020).
Dedy mengapresiasi langkah KNIU Kemendikbud yang telah mengirimkan surat kepada Sekretaris International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) UNESCO di Paris, Prancis.
Ia sangat bersyukur atas respon dari pemerintah pusat melalui Ketua Harian KNIU Kemendikbud, Prof Arief Rachman yang telah memfasilitasi surat pengajuan itu tersebut.
Dedy juga mengapresiasi proses penyusunan dokumen yang dikumpulkan itu tidak lepas dari peran semua pihak yang telah mendukung penuh kerja Badan Pengelola (BP) Geopark Maros Pangkep. Sebab, Geopark Maros Pangkep telah diinisiasi sejak tahun 2015 oleh para stakeholder yang ikut berperan didalamya.
Beberapa pemangku kepentingan kawasan tersebut seperti alumni Geologi Unhas, Departemen Geologi, Arkeologi, Kehutanan, Unhas, Penggiat Lingkungan dan Karst, Unhas, Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Pelestarian Cagar Budaya, serta Komunitas Pecinta Alam dan Gua.
“Pastinya ini kabar baik bagi seluruh pihak yang memiliki peran penting dalam terciptanya Geopark Nasional Maros Pangkep, dan menambah semangat untuk terus bersinergi dengan pihak pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah yang terlibat,” katanya.
Melalui pengajuan ke UNESCO itu, lanjut Dedy, tidak lepas dari ditetapkannya Geopark Maros Pangkep sebagai Geopark Nasional oleh pemerintah pusat pada November 2017, kemudian ditetapkan Gubernur melalui Surat Keputusan (SK) Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep.
“BP Geopark Nasional Maros Pangkep ini terdiri dari para stakeholder secara aktif berkoordinasi melakukan sosialisasi, melaksanakan kegiatan, dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, community based tourism, ekonomi berkelanjutan, edukasi dan konservasi di kawasan Maros dan Pangkep,” kata dia menjelaskan. (*)
