Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua menggelar unjuk rasa ke kantor Gubernur Papua di Jayapura. Aksi itu sebagai bentuk sikp menolak intimidasi terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh KPK, menyusul insiden yang terjadi di hotel Borobudur, pada Sabtu (02/02/2019) lalu.
Sebelumnya diberitakan bahwa, pada hari itu terjadi insiden dimana dua penyidik KPK diduga dianiaya saat melakukan menelusuri informasi terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi. Akibat perlakuan itu, KPK kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.
Pihak Pemprov Papua sendiri, merespon laporan itu, melalui kuasa hukumnya melakukan laporan balik. Mereka melaporkan KPK atas dugaan kasus pencemaran nama baik.
Di hadapan massa pendukungnya, Gubernur Papua Lukas Enembe merasa bersyukur dan berterima kasih. Menurut Lukas, dukungan dalam bentuk unjuk rasa damai di halaman kantor gubernur tersebut merupakan dukungan moril bagi pemerintah agar dapat terus bekerja dan membaktikan hidupnya bagi rakyat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Papua atas dukungannya bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan aksi demo ini. Tentunya kita beri apresiasi yang tinggi sebab melalui perhatian, pihaknya akan dapat terus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai penyelenggara pemerintahan,” kata Gubernur di hadapan ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua, yang menggelar aksi pada Rabu (13/02/2019) petang, di halaman kantor gubernur, Jayapura.
Gubernur pada kesempatan itu mengajak seluruh ASN agar tidak takut dengan intimidasi dari pihak KPK. Sebab saat ini, Pemerintah Provinsi Papua tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan mengejar ketertinggalan.
“Kita tidak boleh takut dengan intimidasi yang terjadi kemarin. Sebab, bagaimana kita mau membangun negeri ini kalau terus dibayangi ketakutan. Sekarang kami ingin membangun diri kami sendiri. Namun kenapa KPK mau coba-coba mengintimidasi?”.
“Intinya, kejadian di Hotel Borobudur pada 2 Februari 2019 menjadi catatan buruk bagi Pemrov Papua. Namun kami akan kerja sesuai dengan tupoksi sebagai pemerintah,” tegasnya.(*)
