Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) mendorong dilakukannya penggantian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ini karena proses Pemilu banyak menimbulkan kegaduhan.
Ketua Umum PB HMI, Zuhad Aji Firmantoro, kepada wartawan, Sabtu (12/01/2019) mengatkan, fenomena yang terus terjadi dalam proses pemilu, menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut dianggap tidak mampu. Terutama untuk menjelaskan dengan baik apa yang yang terjadi pada proses Pemilu kepada publik.
“Jika kemampuan menjelaskan kepada publik tidak memadai, implikasinya akan mengakibatkan publik menjadi gaduh,” terang Zuhad Aji.
Beberapa kegaduhan yang menjadi sorotan, di antaranya adalah perbedaan pendapat antara KPU dengan Bawaslu, seperti dalam kasus Oesman Sapta Odang (OSO). Dalam hal ini KPU telah mencoret OSO dari status calon DPD pada Pemilu 2019, tetapi kemudian dianulir oleh Bawaslu.
PB HMI MPO juga menyoroti independensi KPU terkait pembatalan penyampaian visi-misi oleh pasangan calon. Kebijakan pembatalan ini diambil, lebih karena adanya desakan dari pihak eksternal. “Pembatalan penyampaian visi dan misi langsung oleh paslon adalah hasil desakan dari eksternal KPU,” ungkap Aji.
Kondisi seperti ini berbahaya kalau dibiarkan. Karena akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, apalagi pemilu 2019 ini hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden. “Ini berbahaya jika terus menerus dibiarkan karena akan mengurangi kadar legitimasi hasil pemilu,” tutur Aji.
“Kami berharap dengan adanya penggantian jabatan ketua, KPU dan Bawaslu dapat bekerja secara lebih mandiri, jujur, adil, profesional dan terbuka sesuai dengan asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu,” tambah Aji.
Selain menyoroti kinerja KPU dan Bawaslu, PB HMI MPO juga mengajak seluruh elemen masyarakat, utamanya anggota dan simpatisan HMI untuk bahu-membahu menjaga kualitas proses dan hasil pemilu.(*)
