Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun Pemilu ditunda. Kecuali, ada bencana alam di suatu TPS, suatu desa, suatu kecamatan. Dalam kondisi itu, Pemerintah Daerah akan memback up penuh.
Karenanya, Mendagri menyampaikan bahwa posisi pemerintah, pemerintah daerah, TNI/Polri adalah bersinergi memberikan bantuan dan memfasilitasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Terutama, untuk mendukung sukses dan lancarnya Pemilu 2019 dan mem-back up penuh KPU sampai tingkat TPS.
Hal tersebut disampaikan Mendagri pada Acara Rapim TNI-Polri terkait Strategi Kebijakan Kemendagri untuk Menjamin Pemilu yang Demokratis di Auditorium STIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/01/2019).
Selain itu, Tjahjo juga menuturkan jika ada bencana alam di suatu TPS, suatu desa, suatu kecamatan, secara penuh pemerintah daerah akan membackup penuh KPUD di daerahnya masing–masing, supaya proses optimalisasi berjalan dengan baik.
“Dan Tugas TNI/Polri adalah mengamankan dan juga membantu KPUD tadi, dalam pengiriman logistik, pemerintah daerah menyiapkan kendaraan/alat transportasi lainnya, menyiapkan staf kesekretariatan penyelenggara Pemilu di daerah dan sebagainya,” kata Tjahjo.
Dalam kesempatan kepada wartawan, Tjahjo Kumolo juga menyampaikan bahwa Kemendagri siap mengatasi atau mengantisipasi dalam 3 bulan ke depan terkait perekaman KTP-el. Tjahjo menjelaskan bahwa secara basic, perekaman KTP-el sudah 97.21 persen.
Sehingga penduduk yang belum merekam ini kurang dari 3 persen. Dimana, yang belum melakukan perekaman ada di 5 provinsi, khususnya di Indonesia Timur. Berdasarkan data Desember 2018, wilayah itu ada di Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
“Secara prinsip DPT yang kita serahkan kepada KPU sudah pas. Tidak mungkin ada 1 pun yang diselundupkan, KTP yang tercecer itu dalam konteks Pemilu tidak ada satupun, memang sampai hari ini perekaman KTP-el belum maksimal”, jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Mendagri Tjahjo menyampaikan juga urgensi dari suksesnya Pemilu. Pertama untuk mewujudkan sistem pemerintah presidensil yang lebih efektif efisien.
Kedua membangun hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien mempercepat reformasi birokrasi dan mempercepat perekonomian daerah.
“Proses konsolidasi Pileg dan Pilpres serentak ini kuncinya ada pada partisipasi masyarakat yang harus optimal. Selain itu, racun demokrasi masih mewarnai, adanya kampanye yang berujar kebencian, menebar berita bohong, ada kampanye mempolitisasi SARA, ada kampanye-kampanye yang mengintimidasi, saya kira harus kita cermati dan lawan racun demokrasi”, pungkasnya.(*)
