Pemerintah India Narendra Modi tegaskan Rohingya merupakan imigran ilegal. Dia ingin kembalikan Rohingya ke negara asalnya, meskipun ada risiko bagi nyawa mereka. Mahkamah Agung sedang memeriksa permohonan suaka yang diajukan salah satu anggota etnis Rohingya pada Jumat (26/03/2021). Sementara itu, Modi mengambil kesempatan untuk menegaskan kembali posisinya terkait Rohingya ini.
Sejak 2017, anggota komunitas Muslim Rohingya telah melarikan diri secara massal dari Burma. Sedikitnya ada 6.500 orang di India, termasuk yang ditahan di kamp-kamp di Negara Bagian Jammu.
Pada Jumat (26/03/2021), lembaga tertinggi India memeriksa permohonan suaka salah seorang pengungsi bernama Mohammad Salimullah. Pria itu didukung oleh pengacara terkenal Prashant Bhushan, yang menuntut agar India memberikan suaka atau perlindungan kepada semua etnis Rohingya yang pindah ke India.
Tapi bagi pemerintah India, “India tidak bisa menjadi ibu kota imigrasi ilegal,” jelas Modi. Rohingya, bagi Modi, merupakan ancaman bagi keamanan negara dan karenanya harus diusir. Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan tuntutan Perdana Menteri India ini menunda keputusannya.
Dalam pembelaannya, pengacara tersebut mengingatkan bahwa deportasi ini bertentangan dengan Konstitusi India dan hukum internasional. Pembantaian terhadap etnis ini bisa saja terjadi mengingat kekerasan dan pembunuhan yang dialami Rohingya di Burma. Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir dalam Mahkamah Agung tersebut tetapi tidak diizinkan untuk berbicara.
“Mereka berisiko dibantai, tapi kami tidak bisa menghentikannya,” kata Ketua Mahkamah Agung . Apa pun alasannya, India demi kemanusiaan seharusnya memberikan hak kewarganegaraan bagi Rohingya. Sayangnya, Modi dikenal dengan anti-Islamnya di India. Wajar jika dirinya tak memiliki kepedulian dengan etnis yang tertindas ini.
Sumber: RFI
