Sembilan veteran oposisi dijatuhi hukuman karena peran mereka dalam mengorganisir demonstrasi terbesar tahun 2019 di Hong Kong. Keputusan ini sekali lagi mencerminkan sikap represif yang terus menerus terjadi di wilayah Tiongkok.
Di antara sembilan terpidana, ada beberapa tokoh yang paling dihormati dalam perjuangan kebebasan di bekas jajahan Inggris. Mereka merupakan aktivis non-kekerasan yang memperjuangkan demokrasi selama beberapa dekade. Salah satu yang paling terkenal adalah pengacara Martin Lee yang berusia 82 tahun, yang sebelum penyerahan pada tahun 1997 dipilih oleh Beijing untuk menyusun Undang-Undang Dasar, yang berfungsi sebagai konstitusi mini di wilayah semi-otonom ini.
Mantan anggota parlemen oposisi dan pengacara Margaret Ng serta maestro media Jimmy Lai dan mantan anggota parlemen Leung Kwok-hung yang dikenal dengan julukan “Rambut Panjang” juga diadili. Dua yang terakhir saat ini dijatuhi tahanan pra-sidang karena dituntut secara terpisah dan dijerat dengan undang-undang keamanan nasional yang secara kejam diberlakukan Beijing pada akhir Juni 2020.
Tahanan lainnya ialah tokoh-tokoh Front Sipil untuk Hak Asasi Manusia (CHRF). Fron Sipil ini merupakan koalisi yang mengorganisir demonstrasi terbesar pada tahun 2019. Demonstrasi ini terbilang sebagai demonstrasi terbesar tahun 1997, dengan aksi dan mobilisasi yang dikerahkan hampir setiap hari. Pengadilan Distrik Hong Kong memutuskan tujuh orang bersalah karena mengatur dan berpartisipasi dalam pertemuan ilegal. Dua lainnya mengaku bersalah. Mereka menghadapi hukuman lima tahun penjara.
Demonstrasi Tidak Resmi
Mereka dijerat karena melakukan pengorganisasian unjuk rasa yang tidak resmi yang diselenggarakan pada 18 Agustus 2019. Unjuk rasa ini telah menjadi salah satu demonstrasi terbesar selama tujuh bulan protes. Penyelenggara demo ini telah melaporkan 1,7 juta demonstran pada hari itu, yang mewakili hampir satu dari empat warga Hong Kong. Namun angka ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Selama berjam-jam, demonstrasi besar ini berlangsung dengan damai dan melintasi jalan-jalan di tengah Pulau Hong Kong.
Penggunaan deskripsi “mengorganisir dan berpartisipasi dalam pertemuan ilegal” oleh pihak berwenang telah lama dikecam di Hong Kong oleh para aktivis hak asasi manusia.
Sumber: RFI
