Komisi II DPR RI meminta kepada seluruh pihak, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemerintah daerah khususnya di Jawa Tengah untuk mewujudkan kualitas daftar pemilih tetap (DPT).
“Supaya mereka yang sudah wajib memilih itu tetap bisa menggunakan hak pilihnya, misal tadi ada soalnya ada sekitar 800 ribuan se-Jawa Tengah belum terekam, belum pencetakan terkait KTP elektroniknya, masih ada waktu untuk menyelesaikannya,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengetahui persiapan dan kesiapan pemilu serentak 2024, di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (21/11/2023).
Dalam setiap Pemilu tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional, DPT merupakan salah satu perangkat utama dalam pelaksanaan. Sebab, tanpa DPT yang tepat dan akurat, bisa timbul perselisihan atau sengketa dalam ajang Pemilu hingga Pilpres.
Selain itu, Saan juga menyoroti keberadaan dan fasilitas tempat pemungutan suara (TPS) khusus. Lokasi TPS khusus tersebut meliputi beberapa tempat, seperti rumah tahanan, panti sosial, relokasi bencana, dan daerah konflik. Sekolah berasrama hingga kilang minyak, tambah Saan juga termasuk dalam daerah-daerah yang perlu didata untuk memfasilitasi pemilih khusus.
“Soal disabilitas, kita meminta nanti bagi KPU untuk memikirkan apakah mereka nanti mendatangi, mendata dulu semua, mereka ada di mana posisi nya, misalnya nanti ada di suatu sekolah, bisa saja di suatu sekolah khusus itu diadakan TPS-TPS khusus, supaya mereka juga bisa menggunakan hak pilihnya,” katanya.
Lebih lanjut, Saan menilai persiapan dan kesiapan pemilu serentak 2024 di Jawa Tengah sudah baik. “Secara keseluruhan dari semua aspek, baik yang disampaikan KPU, Bawaslu dan juga pemerintah daerah melalui PJ Gubernur kita melihat bahwa secara umum Jawa Tengah siap untuk melakukan pemilu karena persiapan semua sudah berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi II DPR H. Heru Sudjatmoko, Paryono, Aida Muslimah, Arsyadjuliandi Rachmat, Difriadi, Aminurokhman, Chairul Anwar, Teddy Setiadi, Guspardi Gaus, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nana Sudjana beserta seluruh jajaran, KPU RI Purwanto, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi beserta seluruh jajaran, Ketua Bawaslu, Penegakan Hukum Terpadu untuk Pemilu (GAKKUMDU), dari Polda Jawa Tengah Kombes. Pol. Kukuh Kalis Susilo, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Teguh Subroto. (qq/aha)
