Penataan ruang merupakan faktor utama dalam peningkatan nilai lahan. Karena itu Pemerintah terus mendorong upaya integrasi tata ruang dan pertanahan, salah satunya dengan pendekatan Land Value Capture (LVC) dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur nasional.
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian Marcia menyampaikan bahwa dengan skema Land Value Capture (LVC) yang diintegrasikan dengan proses penataan ruang, diharapkan Indonesia dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan layak huni.
“Integrasi penataan ruang dan pertanahan penting dalam mengoptimalisasikan penerapan LVC. Hal tersebut dikarenakan penataan ruang menjadi faktor utama dalam peningkatan nilai lahan. Namun seringkali penataan ruang masih terkendala beberapa permasalahan tumpang tindih, sehingga saat ini beberapa kebijakan penyelesaian tumpang tindih menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas lahan, misal dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan lainnya,” jelas Asdep Marcia dalam acara “6TH Spatial Planning Platform Conference : National Spatial Planning and Sustainable Territorial Development”, Selasa (7/11), di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Konferensi tersebut menjadi wadah untuk pertukaran pengalaman dan pengetahuan tentang sustainability dan masyarakat yang tangguh dan inklusif dari 15 negara. Kali ini, konferensi berfokus pada praktik perencanaan tata ruang ditingkat nasional maupun daerah sebagai pendukung urbanisasi yang berkelanjutan dan inklusif, yang meliputi pembangunan dan sistem pengelolaan infrastruktur, konektivitas wilayah, koeksistensi kawasan perkotaan dan pedesaan serta menjadi alat untuk mencapai pembangunan nasional.
“Kemenko Perekonomian mendorong percepatan beberapa proyek infrastruktur melalui program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mana PSN tersebut dapat menjadi faktor peningkatan nilai lahan dalam skema LVC,” pungkas Asdep Marcia.
Sebagai informasi, Kemenko Bidang Perekonomian menggelar acara ini bersama dengan Kementerian ATR/BPN, Otorita Ibu Kota Nusantara, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepan, dan UN-Habitat. Perwakilan lima belas perwakilan negara yang hadir yakni Jepang, India, Thailand, Kamboja, Uganda, Kenya, Laos, Srilanka, Mongolia, Pakistan, Filipina, Belgia, Bhutan, dan Bangladesh serta Indonesia yang diwakili oleh perwakilan beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
