Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan, Kota Depok menargetkan zero new stunting atau tidak ada lagi kasus stunting baru pada 2024.
Hal itu Idris ungkapkan usai mengikuti penilaian kinerja pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang digelar secara virtual di Ruang Edelweis, Balai Kota Depok, Selasa (04/07/23) sore.
“Targetnya zero new stunting, jadi istilahnya tidak muncul lagi kasus stunting yang baru sampai tahun 2024,” ujar Kiai Idris, sapaan akrab Wali Kota Depok, Mohammad Idris dilansir klikers dari sumber berita depok, Sabtu (08/07/2023).
Kiai Idris menjelaskan, dalam upaya menurunkan angka stunting, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tak hanya menyasar anak balita saja. Tetapi mulai dari ibu hamil, ibu menyusui bahkan para calon pengantin.
“Bahkan, bapak-bapak juga diperhatikan karena mereka harus paham masalah stunting, sehingga kita bisa berkolaborasi, tokoh agama juga lewat khutbah dan kuliah subuh yang mereka lakukan,” jelasnya.
Dikatakannya, Pemkot Depok melalui lintas Perangkat Daerah melakukan berbagai upaya secara kolaboratif untuk mewujudkan zero new stunting. Salah satunya dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang diketuai oleh Elly Farida.
“Saya paling terkesan masalah stunting ini kalau ibu-ibu sudah bagi-bagi rantang nasi untuk menyebar ke kelurahan-kelurahan yang menjadi sasaran stunting, namanya Ocan Bananas, Ojek Cantik Menghantarkan Makanan untuk Balita Stunting,” paparnya.
Menurutnya, Pemkot Depok telah memiliki komitmen dalam menyajikan seluruh data yang real, seperti angka prevalensi balita stunting.
Angka prevalensi balita stunting di Kota Depok dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 mengalami penurunan, ini berdasarkan data e-PPGBM (pemerintah daerah), yaitu 3,48 persen masuk kategori rendah.
Namun data pada Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI (Kemenkes), Kota Depok berada di angka 12,6 persen pada posisi kedua terendah di Jabar setelah Kota Bekasi.
“Ini kan permasalahan ada gap data antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maka kita ingin dipadukan saja, kita akan ikut di bawah,” tutur Kiai Idris.
“Jangan dua data begini, karena hitungan target dan jumlah itu berbeda, kalau sama tidak masalah, kita inginnya sesuai dengan data yang di lapangan, memang semua kader posyandu kita kerahkan,” tuturnya.
Karena adanya ketidaksesuaian data sektoral antara pusat dengan daerah, Pemkot Depok langsung berupaya menyurati pihak kementerian agar melakukan penyesuaian data.
“Kita bersurat ke kementerian coba dikompakin datanya menjadi satu, jangan macam-macam lagi, pasti akan ada kasus baru, kan KTP sudah satu terintegrasi,” pungkas Kiai Idris.
