Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah mengapresiasi dukungan dan penguatan yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sidoarjo, Jawa Timur.
“Alhamdulillah tadi setelah kita lihat ada bazar kecil lalu kita bertanya kepada mereka, bagaimana mereka mengakses sektor keuangan itu terutama terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mereka mengatakan bahwa justru usaha mereka banyak terbantu,” ujar Hidayatullah usai melakukan kunjungan lapangan ke UMKM binaan OJK, di Mega Prima Fishing, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (24/01/2024).
Dukungan dan penguatan yang dilakukan OJK, kata Hidayatullah, adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan berupa KUR kepada para pelaku UMKM. Di mana OJK berkolaborasi bersama dengan Bank Jatim dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Delta Artha memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui KUR dengan pinjaman sampai dengan Rp100 juta tanpa menggunakan agunan.
Menurut Hidayatullah, kolaborasi OJK bersama bank daerah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana mengatur terkait penguatan dalam mendukung UMKM dengan kemudahan akses pembiayaan yang wajib dilakukan oleh seluruh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko. “Peran sentralnya ada di OJK dan tadi kita cek memang pinjaman KUR tanpa agunan itu sudah berjalan di bank daerah ini,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, Hidayatullah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik apabila sektor keuangan di seluruh daerah Indonesia membuka diri untuk memberikan kemudahan KUR. “Insya Allah akan terus maju dan berkembang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dan berkesinambungan,” tutup Hidayatullah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Giri Triboto, menyatakan total KUR untuk pembiayaan UMKM secara Nasional mencapai Rp. 435,1 triliun per Desember 2023 sedangkan KUR di Jawa Timur mencapai Rp 64,4 triliun atau 14,80 persen dari total debet KUR Nasional. Rasio kredit dengan kategori kurang lancar, diragukan atau macet (NPL) Net Kur baik secara Nasional maupun Jawa Timur selama tiga tahun terakhir tetap terjaga di bawah ambang batas (threshold) 5 persen.
