Pemerintah RI telah mengirimkan tim untuk melakukan investigasi kecelakaan kapal Singapura dan kapal berbendera Gibraltar yang menyebabkan 300 ton minyak tumpah dan menyebar hingga Batam.
Demikian disampaikan Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/01/2017).
“Kemenko Kemaritiman juga sudah berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Kemenlu, dan BMKG untuk melakukan analisis tentang oil tracknya,” katanya.
Terkait keterlibatan BMKG dalam investigasi tersebut, bertujuan untuk melihat sejauh mana data pemodelan arus laut sehingga dapat diketahui pola dan pergerakan tumpahan minyak di perairan.
“Ternyata mereka punya alat yang sangat sophisticated yang bisa melakukan back trackingpolusi minyak,” ungkapnya.
Nantinya, data yang diperoleh dari BMKG tersebut rencananya akan digunakan untuk menentukan posisi pemerintah RI kepada pemilik kapal.
“Besok kita akan bicara dengan pemilik kapal di Batam lalu kita akan lakukan operasi pembersihan polutan dengan dana yang ada di International Maritime Organization (IMO) Straits of Malacca and Singapore Trust Fund,” imbuhnya.
Dana itu, lanjutnya, merupakan dana patungan yang dikumpulkan oleh Jepang, negara pengguna Selat Karimata, termasuk RI, Singapura dan Malaysia khusus untuk menangani navigasi dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka.
Kepala BMKG Andi Eka Sakya, membenarkan pernyataan Deputi Havas.
“Alat yang kita punya dapat melacak peredaran tumpahan minyak hingga selang sebulan dari kejadian berdasarkan arah arus laut,” jelasnya.
Dua kapal berbendera Singapura Wan Hai 301 dan kapal kontainer berbendera Gibraltar APL Denver mengalami tabrakan di Pelabuhan Pasir Gudang Johor, Malaysia, 3 Januari 2017 lalu.
Kecelakaan tersebut menyebabkan 300 ton minyak tumpah dan menyebar hingga ke bagian barat Pulau Ubin dan Nenas di Singapura serta Pantai Nongsa di Batam.
[***]
