Pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menjadi pukulan telak bagi KPK.
Lili dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas KPK berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.
Ia dianggap terbukti melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b dan Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan Dewas Nomor 02 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK.
Lili dinilai terbukti memanfaatkan posisinya untuk menekan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.
Terkait hubungan langsung dengan pihak berperkara, Lili dinyatakan terbukti berkomunikasi dengan M. Syahrial terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Sebelum Lili, pelanggaran kode etik juga pernah dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam sidang etik pada September 2020, Firli diberi sanksi Dewas KPK dengan sanksi ringan berupa Teguran Tertulis II.
Firli dinyatakan terbukti melakukan dugaan gaya hidup mewah berupa penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi.
Ia menggunakan heikopter dalam perjalanan Palembang-Baturaja, Baturaja-Palembang, serta Palembang-Jakarta. Total biaya sewa helikopter tersebut adalah Rp28 juta.
Pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK itu semakin memperburuk citra KPK di tengah meredupnya kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.
Dalam survei yang dilakukan oleh Cyrus Network pada bulan Juni 2021, kepercayaan publik terhadap KPK berada pada posisi terendah, di bawah Polri, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung.
Sementara itu hasil survei yang dilakukan oleh Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) hanya menempatkan KPK di posisi kelima sebagai lembaga yang paling dipercaya publik.
