Yazid Mahfudz resmi menjadi Bupati Kebumen setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Jumat (01/02/2019). Yazid menggantikan Bupati sebelumnya, Yahya Fuad yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan 3 tahun masa pencabutan hak politik karena kasus suap.
Yazid Mahfudz yang semula sebagai wakil bupati, dilantik menjadi bupati sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.33/178 tahun 2019 tentang pengangkatan wakil bupati menjadi bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Kebumen.
Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo memberikan PR besar berupa reformasi birokrasi. Ganjar siap mengirim tim untuk mendampingi Yazid jika kewalahan.
Hal pertama yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi di Kebumen adalah soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai eselon 4 dan juga anggota DPRD. Meski hal itu berat, namun jika istiqomah melakukan pendekatan, Ganjar yakin itu bisa terealisasi.
“Perintahkan seluruh aparatur di Kebumen mengisi LHKPN sampai eselon 4, perintahkan seminggu selesai. Provinsi sudah seperti itu. Ajak juga DPRD,” tegasnya.
Untuk melakukan reformasi birokrasi di Kebumen, Ganjar berpesan agar Yazid berkonsultasi dengan ahilnya, KPK misalnya. Atau jika diperlukan, pihaknya siap menerjunkan tim untuk pengawalan penataan birokrasi yang nantinya akan dipimpin oleh Sekda Jateng. “Ini demi kebaikan masyarakat Kebumen, agar semua bisa tidur nyenyak, hidupnya ayem,” bebernya.
Selain birokrasi reformasi, hal lain yang ditekankan Ganjar adalah persoalan mitigasi korupsi. Ganjar yakin semua pejabat sudah paham di mana titik-titik biang korupsi. Namun demikian, perlu keberanian untuk mendobrak agar praktek tersebut musnah.
“Titik-titik korupsi kita sudah tahu. Uang meja, uang pelicin komisi atau apapun istilahnya musnahkan itu semua. Kalau kita baik pasti ada saja yang menyerang kita. Apalagi tidak baik. Tapi jangan takut, perbanyak selawat saja. Mudah-mudahan barokah,” katanya.
Yang terakhir soal pengentasan kemiskinan dan kebencanaan. Ganjar menjelaskan banyak kantong-kantong yang perannya bisa dioptimalkan untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Di antaranya Zakat dan CSR perusahaan.
“Saya minta kumpulkan perusahaan-perusahaan untuk mengarahkan CSR agar turut mengatasi persoalan ini. Juga BAZNAS. Zakat infaq shodaqoh silakan gerakkan PNS. Saya akan kawal. Jangan khawatir. Saya di belakang njenengan, juga presiden. Kalau ini kompak, makmur masyarakat kita,” pungkasnya. (*)
