Gubernur Jatim meminta dan mengingatkan agar Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota menjaga sinergitas dan kekompakan dalam pemerintahan.
Terutama tentang pendelegasian keuangan daerah, pasalnya masalah keuangan ini biasanya menjadi momok retaknya hubungan antara bupati/wali kota dengan wakilnya.
“Di dalam UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah, yang ditugasi presiden menerima delegasi tentang pengelolaan keuangan daerah adalah bupati dan wakil tidak boleh mengurusi pendelegasian keuangan,” tegas Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Sampang serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, di Gedung Negara Grahadi, Rabu (30/1/2019).
Karena bupati/wali kota yang menerima delegasi tersebut, lanjut Pakde Karwo, maka otomatis menerima biaya operasional lebih tinggi daripada wakilnya.
“Ini perlu saya ingatkan karena biasanya konfliknya disini, perkara fulus,” lanjut Pakde Karwo.
Selain itu, Pakde Karwo juga mengingatkan agar Wali Kota Probolinggo dan Wakil Wali Kota Probolinggo masa jabatan 2019-2024, Hadi Zainal Abidin dan M Soufis Subri untuk menjaga silaturahmi dengan Forkompida seperti DPRD kabupaten/kota, Kapolres dan Kapolresta, Dandim, Kajari serta Forkopimda yang lain.
Pakde Karwo, juga meminta kepada pada Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang masa jabatan 2019-2024, Slamet Junaidi-Abdullah Hidayat untuk juga menjaga silahturahmi sesama DPRD dam Forkompimda di Sampang.
“Di menajemen pemerintahan untuk menuju kesejahteraan itu membutuhkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, dan dalam pengertian luas, legislatif itu partai politik juga,” paparnya.
Dengan silaturahmi harapannya permasalahan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat untuk menemukan solusi yang terbaik.
Terakhir, Pakde Karwo mengingatkan agar kepala daerah menjaga integritasnya berkaca dari banyaknya kepala daerah di Jatim yang terjaring KPK karena kasus suap. (*)
