Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Palembang Darussalam mengkritisi pembangunan Kota Palembang yang belum merata.
Dalam kunjungan di Kantor Wali Kota Palembang pada Senin (08/02/2021), HMI MPO Cabang Palembang Darussalam menyatakan pembangunan di Kota Palembang ibarat dua mata koin yang bertolak belakang.
“Di satu sisi menggambarkan pembangunan infrastruktur yang begitu megah dan wah, di sisi yang lain menggambarkan kondisi pembangunan sumber daya manusia yang memprihatinkan,” kata Ketua Umum Demisioner HMI MPO Cabang Palembang Darussalam Febri Walanda.
Febri menyebut ironi itu ada pada tingginya angka kemiskinan di atas 10 persen dan kasus stunting yang mencapai lebih dari 4.000 kasus.
“Belum lagi permasalahan toko modern yang membeludak dan tidak terkelola dengan baik pembinaan serta penertibannya oleh pemkot Palembang,” lanjut Febri.
Menurut Febri membeludaknya toko modern itu berujung pada semakin terpinggirkannya toko-toko kelontong dan pasar tradisional.
Untuk itu Febri mendesak Pemkot Palembang untuk segera mengeluarkan peraturan baru terkait tata kelola, penertiban dan pembinaan toko modern.
“Karena kita melihat perwali nomor 25 tahun 2011 yang dibuat pada masa kepemimpinan Wali Kota Eddy Santana sebagai payung hukum yang menaungi masalah toko modern di Palembang ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial masyarakat serta kondisi realita yang terjadi terkait toko modern yang menjamur di Kota Palembang hari ini,” ungkap Febri yang pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Unsri 2015 ini.
Sementara itu Anugra Dwi Putra menyayangkan ketidakseriusan Pemkot Palembang dalam membela hak-hak rakyat kecil.
“Peraturan mengenai toko modern di Kota Palembang ini sudah sangat lama dibuatnya, sudah dari tahun 2011 tapi tidak pernah dievaluasi dan dibuat peraturan baru yang lebih relevan dengan kondisi terkini, hingga akhirnya banyak usaha rakyat kecil menjadi terpinggirkan karena adanya monopoli persaingan dari toko modern yang notabenenya dikelola oleh pemodal besar, ungkap Anugra yang juga mahasiswa UIN Raden Fattah.
Merespon kritikan tersebut, Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa menyatakan apresiasi atas kepedulian HMI MPO Cabang Palembang Darussalam.
“Kita mengapresiasi kepedulian adik-adik HMI sekalian yang telah datang dengan membawa data kajian serta solusi terkait permasalahan kemiskinan dan toko modern di Kota Palembang ini. Semua kritik dan solusi yang telah disampaikan tadi akan jadi pembahasan kami lebih lanjut sebagai bahan masukan yang membangun untuk kemajuan Kota Palembang,” kata Ratu Dewa.
Di ruangan pertemuan tersebut hadir juga Kepala Bappeda Kota Palembang Harrey Hadi, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Heri Aprian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan M. Affan Prapanca, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang M. Yanurpan Yani.
Dalam pertemuan tersebut, semuanya turut memaparkan kinerja dan rencana kerja Pemkot Palembang kedepan dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Kota Palembang. (*)
