Banyak negara-negara di dunia mengklaim bahwa negaranya menjalankan sistem yang demokratis. Meski praktiknya menjalankan sistem yang otoriter, dan menyuburkan praktik oligarki.
Tidak saja terjadi di negara negara di Timur Tengah. Fenomena tersebut faktanya juga terjadi di Amerika dan Belahan Eropa.
Beberapa kalanganpun berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang ideal bukanlah demokrasi. Bahkan membawa paham seolah Islam tidak mewariskan demokrasi melainkan Khilafah.
Lalu mana sistem politik yang benar-benar Islami?
Abdul Azis, MA. Direktur Riset dan Kajian Keislaman Dialektika menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang Islami sangat jelas yaitu sistem demokrasi.
“Sistem pemeeintahan yang Islami? Ya. jelas sistem demokrasi”. Tegas Abdul Azis kepada redaksi klik saja.co melalui pesan WA. (08/02/2021).
Abdul Azis menambahkan bahwa sistem otoritarinissme dan totalitarianisme bukanlah warisan ajaran Islam. Islam mewariskan sistem pemerintahan demokratis.
Untuk itu, Abdul Azis mengkritik praktik otoritarianisme yang masih bertahan di negara negara Timur Tengah.
“Sistem politik yang ada di Timur Tengah meski negaranya mengklaim sebagai sebagai negara demokrasi, otoritarianisme masih bertahan sampai saat ini”. Kata Kang Azis, sapaan akrabnya.
Abdul Azis menegaskan bahwa sistem otoriter yang ada di negara-negara Islam Timur Tengah menurutnya bukan dari warisan Islam.
“sistem otoriter bukan warisan Islam, tapi warisan dari luar Islam yang kemudian dicarikan dalil-dalilnya agar tetap bertahan lama, dan akibatnya otoritarianisme dan totalitarianisme sangat mengakar dalam tradisi di Timur Tengah sana”. Kritik Abdul Azis.
Islam tidak mengenal sistem otoriter, karena menurut Abdul Azis sistem otoriter yang kemudian mengakar di negara Timur Tengah sejatinya berasal dari warisan kebudayaan Persia.
Jadi, Islam Arab sebenarnya tidak mengenal sistem politik yang otoriter, adanya otoritarianisme ini lahir dari jantung kebudayaan Arab Islam sendiri, tapi dari kebudayaan Persia.
“Sistem politik Arab Islam yang pure adalah demokrasi.
“Dimana di masanya, para ahli menyebutnya, demokrasi kekabilahan (ad-dimuqratiyyah al-qabaliyyah)”. Jelas Abdul Azis.
Abdul Azis menambahkan, bahwa Islam mulai mengadopsi pemerintahan otoriter sejak masa Umayyah dan Abbasiyah.
Sebelum itu, demokrasi kekabilahan menjadi warisan sistem pemerintahan.
Namun, menurut Abdul Azis sistem demokrasu kekabilahan tidak ampuh untuk menghadapi konflik internal di masa khilafah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sehingga yang diadopsi ialah otoritarianisme Persia.
Otoritarianisme semakin mengakar menurut Kang Azis dari sejak masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah, Turki Ustmani, dan mungkin sampai sekarang, di Arab Saudi.
Karenanya Abdul Azis meyakini bahwa dari sebelum Islam, bangsa Arab sudah mempraktikan demokrasi namun tidak bisa bikin teorinya seperti filosof-filosof Yunani karena mereka buta huruf.
