Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai tuntutan referendum masyarakat Papua sudah tidak relevan lagi.
Wiranto mengatakan bahwa berdasarkan perjanjian New York 1962, Papua adalah bagian dari NKRI.
“Jadi saya kira referendum itu sudah tidak perlu didiskusikan lagi,” tegas Wiranto di Komplek Parleman, Senayan, Jakarta, Kamis (29/08/2019).
Saat ini, menurut Wiranto, pemerintah sudah sangat bertindak adil. Ia mengatakan dana pembangunan untuk Papua dan Papua Barat cukup besar, yakni Rp92 triliun.
Pada kesempatan itu Wiranto juga menegaskan akan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam peristiwa di Malang dan Surabaya.
Jadi sebenarnya kalo bicara masalah hukum, tidak perlu dipermasalahkan,” kata Wiranto.
Wiranto mengharapkan masyarakat Papua dan Papua Barat tidak mudah terprovokasi dan diadu domba. Begitu juga masyarakat Indonesia secara umum untuk tidak mudah termakan isu hoaks.
“Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, tidak senang negeri kita damai, ada yang tidak senang negeri ini dapat membangun, memakmurkan rakyatnya, banyak (yang tidak senang). Dan itu, menggunakan momen ini untuk nimbrung, untuk mengacau dan bikin tidak damai,” pungkas Wiranto. (*)
